Menuju konten utama

RI Teken IEU-CEPA 21 November, Implementasi Tunggu Ratifikasi

Biasanya, ratifikasi peraturan internasional di DPR RI memakan waktu antara 7 hingga 8 bulan.

RI Teken IEU-CEPA 21 November, Implementasi Tunggu Ratifikasi
Foto udara kapal pengangkut peti kemas bersandar di Pelabuhan Peti Kemas Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara mencatat, nilai ekspor Sulut pada September 2026 mencapai 119,91 juta dolar AS yang didominasi komoditas lemak dan minyak hewani/nabati sekitar 72,08 persen. ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa/YU
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Johni Martha, menyatakan Pemerintah RI bakal menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Brussels, Belgia, pada 21 November 2026.

"Delegasi Indonesia pada tanggal 21 November, itu akan melakukan penandatanganan penandatanganan Indonesia-EU-CEPA di Brussels," ucap Johni saat konferensi pers di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Menurut dia, delegasi Indonesia yang akan ikut penandatanganan itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Mendag Budi Santoso.

Johni menyebutkan, melalui perjanjian kemitraan ekonomi itu, Pemerintah RI setidaknya telah mengamankan kegiatan ekspor industri padat karya maupun UMKM Tanah Air ke Uni Eropa.

"Melalui EU-CEPA ini, paling tidak, kita berhasil mengamankan kepentingan nasional, khususnya untuk industri padat karya dan UMKM yang melakukan kegiatan eksportasi ke wilayah Uni Eropa," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Johni belum menyampaikan waktu penerapan IEU-CEPA. Katanya, implementasi kerja sama tersebut akan menunggu hasil ratifikasi IEU-CEPA oleh DPR RI.

Biasanya, ratifikasi peraturan internasional memakan waktu hingga 7-8 bulan. Meski begitu, Johni mengaku sejatinya ingin segera menerapkan perjanjian kerja sama tersebut.

"Tergantung, tergantung dari parlemennya. Kita sih maunya cepat ya. Tapi kan kalau sudah parlemen, kita tidak bisa memastikan proses politis yang terjadi," urai Johni.

"Ini kan secara politis sudah diputuskan untuk segera diimplementasikan. Ya, paling tidak, proses politisnya mungkin akan berbeda. Saya enggak berani pastikan, tapi yang jelas setelah tanda tangan, masuk proses ratifikas," sambung dia.

Baca juga artikel terkait PERJANJIAN EKONOMI atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Insider
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi