tirto.id - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, meminta para eksportir komoditas perkebunan untuk segera menyiapkan dan menyampaikan data geospasial atau geolokasi lahan produksi kepada Badan Informasi Geospasial (BIG). Menurutnya, informasi geolokasi lahan tempat komoditas perkebunan terutama minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), kopi, kakao, kayu dan produk turunannya serta karet diproduksi diperlukan sebagai bagian dari proses uji tuntas (due diligence).
Langkah ini diperlukan untuk memastikan ekspor Indonesia ke Uni Eropa tidak terganggu saat kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mulai diberlakukan pada akhir Desember 2026. Apalagi, kebijakan EUDR mewajibkan sejumlah komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa memenuhi persyaratan bebas deforestasi.
"Jadi, saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak-tidak terganggu," katanya kepada awak media, di selasar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dradjad menambahkan pemerintah telah menyiapkan dukungan melalui BIG yang sistem geolokasinya disebut sudah tersedia. Karena itu, pelaku usaha diminta segera menindaklanjuti kesiapan tersebut agar proses ekspor tidak terhambat.
Dradjad menjelaskan mekanisme pemeriksaan kepatuhan EUDR nantinya akan melibatkan otoritas yang ditunjuk masing-masing negara anggota Uni Eropa. Otoritas tersebut nantinya akan melakukan verifikasi dokumen dan uji tuntas bersama pihak kepabeanan di negara tujuan.
"Untuk EUDR, itu dari pihak Komisi Eropa itu menyerahkan ke negara-negara anggota kementerian atau lembaga mana yang diberi kewenangan. Jadi, kalau misalkan katakanlah kita masuk ke Italia, itu ada Kementerian Pertanian dan apa gitu namanya yang ditugasi. Nah, dia nanti yang akan melakukan verifikasi, due diligence itu dan tentu bersama pabean mereka di sana," terangnya.
Kemudian, pemenuhan persyaratan EUDR tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah Indonesia, tetapi juga kesiapan eksportir dan asosiasi industri dalam menyediakan data yang dibutuhkan.
"Jadi, kalau eh kalau misalkan negara tersebut mengatakan, 'Wah, ini enggak ada EUDR-nya, berarti enggak bisa masuk,' ya berarti kita enggak bisa masuk. Tapi kalau negara tersebut nanti mengatakan, 'Oke, ini sudah diberlakukan, tapi ternyata eh geolokasinya cukup memuaskan,' itu bisa masuk," lanjut Dradjad.
Karena itu, pemerintah menilai kesiapan pelaku usaha menjadi krusial. Sebab, jika persyaratan EUDR tak terpenuhi importir Eropa berpotensi meninjau kembali harga, volume pembelian, hingga sumber pemasok apabila eksportir Indonesia tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut.
Kondisi itu dapat membuat eksportir harus menanggung tambahan biaya, menekan margin keuntungan, atau meneruskan kenaikan biaya kepada pembeli. Pada akhirnya, daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dapat tergerus dan pembeli beralih ke pemasok dari negara lain.
"Ya itu tadi, ada nilai sekitar 5,6 miliar dolar (AS) yang kita yang mempergunakan GSP (Generalized System of Preferences, fasilitas perdagangan berupa pemberian tarif bea masuk yang lebih rendah dari Uni Eropa). Kemudian, EUDR itu ada sekitar 7 miliar dolar AS. Kalau data ini ya data ingatan saya ya, itu sekitar 7 miliar dolar AS," pungkasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id





































