tirto.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti meningkatnya kasus penipuan keuangan digital dengan modus tawaran kerja paruh waktu dan love scam (penipuan asmara) yang menyasar masyarakat. Melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang beroperasi sejak November 2024, OJK mencatat telah berhasil mengembalikan dana korban sebesar lebih dari Rp200 miliar.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa tingginya angka kerugian masyarakat dipicu oleh masih banyaknya warga yang mudah tergiur iming-iming keuntungan instan meski edukasi terus digencarkan. Pelaku kejahatan siber kini memetakan target korban berdasarkan kelompok demografi dan momentum tertentu.
"Trennya, anak-anak muda biasanya terkena tawaran kerja paruh waktu. Awalnya mereka disuruh melakukan sesuatu yang mudah dan benar ada uang masuk sedikit, tetapi kemudian diminta mentransfer dana jika ingin masuk klub premium. Di situ biasanya uangnya hilang," ujar Friderica di Bali, Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, kelompok ibu-ibu kerap menjadi sasaran penipuan belanja daring (online), terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Modus yang sering digunakan berupa iklan tiket pesawat kelas bisnis dengan harga jauh di bawah tarif normal melalui media sosial seperti Instagram.
Selain penipuan transaksi, OJK juga menaruh perhatian serius pada maraknya love scam yang berujung pada kerugian finansial. Menurut Friderica, tantangan utama dalam penanganan love scam adalah keterlambatan korban dalam melapor karena baru menyadari telah ditipu setelah dana raib.
"Begitu ada urusan uangnya, itu menjadi perhatian kami karena mereka melapor ke Anti-Scam Centre. Kalau sadarnya cepat lalu melapor, bisa kami bantu hentikan. Masyarakat harus menggunakan logika; jika ada tawaran yang terlalu indah atau berlebihan, patut dicurigai," tegasnya.
Untuk menekan ruang gerak pelaku, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menjalankan patroli siber (cyber patrol) setiap hari. OJK juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan pemutusan akses (takedown), serta berkoordinasi dengan platform digital seperti Meta dan Google guna memperketat filter iklan berindikasi penipuan.
Di sisi penegakan hukum, OJK bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menangani kejahatan penipuan lintas negara (cross-border crime), termasuk kasus pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang terjerat sindikat penipuan di luar negeri.
Editor: Abdul Aziz
Masuk tirto.id






































