Menuju konten utama

ESDM Tegaskan TN Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan

Hingga kini, tak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan untuk wilayah TNUK maupun wilayah di sekitarnya.

ESDM Tegaskan TN Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan
Peta Provinsi Banten yang menerangkan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon dan perairan sekitarnya yang masuk dalam WUP. Foto/esdm.go.id
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di perairan sekitar maupun di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon. Ini sekaligus menegaskan bahwa daerah TN Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," kata Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Dwi menerangkan, pada 2013 sempat ada pengusulan wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan laut Banten, tetapi dikecualikan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Lalu, hal tersebut kembali diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2018 tanggal 16 November 2015 yang membuat sebagian wilayah perairan di sekitar TN Ujung Kulon masuk dalam WUP.

Usulan tersebut termaktub dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali yang ditetapkan kembali pada 2022. Kemudian, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulangi penetapan wilayah tersebut serta memperbaiki segala ketentuannya sesuai usulan Pemprov Banten.

Anggia membenarkan, berdasarkan data dan informasi geologi, wilayah perairan TN Ujung Kulon memiliki potensi mineral pembawa yang memenuhi kriteria teknis ditetapkan sebagai WUP. Namun, dia menekankan penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujar Dwi.

Terakhir, Kementerian ESDM menekankan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara wajib mengacu pada ketentuan hukum serta memperhatikan aspek lingkungan dan kawasan konservasi. Adapun ketentuan izin usaha pertambangan mengacu ke Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 yang dalam prosesnya mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan.

Sebagai informasi, TN Ujung Kulon mendapat sorotan setelah Kepala Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo, mengeluarkan wacana pemindahan badak jawa dari TN Ujung Kulon ke TN Alas Purwo sebagai langkah mitigasi karena ancaman laten gelombang tsunami dari letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Baca juga artikel terkait TAMAN NASIONAL atau tulisan lainnya dari Mukhtar Abdullah

tirto.id - Insider
Reporter: Mukhtar Abdullah
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi