tirto.id - Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Inf. (Purn) Isak Settu, terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua 7-8 Desember 2014, usai mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar terhadap putusan Pengadilan Negeri HAM Makassar.
Dipantau dari situs kepaniteraan MA di Jakarta, Rabu (18/11/2026), dalam amar putusannya, MA menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan ke-1 dan ke-2.
MA lantas menjatuhkan vonis pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban meninggal dunia masing-masing Rp250 juta, korban luka berat masing-masing Rp210 juta, korban luka sedang Rp115 juta, untuk korban luka ringan masing-masing Rp75 juta.
"Kabul kasasi, batal JF Adili Sendiri, terbukti dakwaan ke-1 dan ke-1, pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban," tulis putusan tersebut, dilansir dari Antara.
Perkara nomor 1200K/Pid.Sus-HAM/2026 itu diputus pada 10 November 2026, oleh Majelis Hakim Yanto sebagai ketua, bersama empat anggota majelis masing-masing Moh. Puguh Haryogi, Erwin Partogi Pasaribu, Roki Panjaitan, serta Sutarjo.
Putusan kasasi MA ini otomatis membatalkan putusan Pengadilan Negeri HAM Makassar yang memvonis terdakwa dengan putusan bebas pada Kamis, 8 Desember 2022.
Sebelumnya, terdakwa Isak Settu dituntut 10 tahun penjara atas pelanggaran HAM berat di Paniai, dengan dakwaan pertama Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37. Dan dakwaan kedua, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Adapun kasus ini terjadi pada saat pembubaran unjuk rasa masyarakat oleh personel TNI/Polri di Paniai pada 8 Desember 2014 yang menewaskan empat orang warga dan melukai 10 orang lainnya.
Masuk tirto.id

































