Indeks Tragedi Paniai

Keluarga korban kasus pelanggaran HAM Paniai menilai pengadilan yang dilakukan tak mencerminkan HAM berat, melainkan kriminal biasa.

Salah satu saksi sidang kasus Paniai mengatakan satu warga tewas ditikam sangkur oleh Jusman, yang merupakan anggota TNI.

Pengadilan HAM wajib menggali fakta dari pihak selain saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum.

Jaleswari sebut untuk itu dua jalur yaitu yudisial dan non-yudisial ditempuh secara paralel untuk saling melengkapi.

Penetapan terdakwa tunggal dalam kasus Paniai dalam dakwaan Kejagung dinilai telah mengaburkan konstruksi hukum kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hanya ada satu terdakwa dianggap negara tidak mau dan tak mampu mengusut tuntas serta menyeret aktor yang terlibat dalam kasus Paniai.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu.

Sutisna Sawati jadi ketua majelis, didampingi Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu dan Sofi Rahma Dewi.

Kontras mendeteksi ada calon hakim HAM ad hoc dari pensiunan TNI sehingga berpotensi melanggar konflik kepentingan saat persidangan.

Fatia menyatakan dalih Kejaksaan Agung malah menunjukkan posisi negara yang mengabaikan suara korban dan publik sejak peristiwa terjadi.

Tragedi Paniai terjadi pada 2014 dan sesudah adanya UU Nomor 26 Tahun 2000 sehingga bisa diadili pada Pengadilan HAM.

Pemerintah dinilai penting memberi izin lembaga internasional, khusus Dewan HAM PBB mengunjungi Papua guna mengkonfirmasi klaim pemerintah.

Pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua kemungkinan digelar satu pekan usai pelimpahan berkas ke pengadilan HAM di Makassar.

Ketua Komnas HAM menilai naiknya kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai bukti penyelesaian kasus HAM berat tergantung political will pemerintah.

Dalam kasus Paniai, konstruksi perkara Kejagung hanya fokus pada pelaku tunggal berinisial IS. Padahal kasus itu tidak melibatkan satu orang saja.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan Kejagung telah membentuk tim jaksa senior untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua.

Jokowi dinilai semestinya memberi atensi agar kasus HAM selain Paniai bisa diselesaikan sebab berkas sudah kerap bolak-balik Kejagung dan Komnas HAM.

Peneliti ELSAM minta kejaksaan untuk serius dan memeriksa semua bukti terkait kasus HAM Paniai, termasuk memastikan aktor utama perkara itu.

"Penantian penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua ini seperti merebus batu yang tidak akan masak."

Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan menyatakan kini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM berat.