tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan upaya penjemputan paksa terhadap Ahmad Dedi alias Dedi Congor (AD), tersangka dalam pengembangan perkara korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal itu karena Dedi telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih menganalisis alasan ketidakhadiran Dedi. Penyidik akan memeriksa dasar keterangan sakit yang disampaikan, termasuk surat keterangan dokter dan kemungkinan melakukan pengecekan secara langsung.
"Jangan sampai kemudian ini juga menjadi modus bagi yang bersangkutan untuk menunda-nunda proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK," kata Budi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Budi menyebut penerbitan surat perintah membawa menjadi salah satu opsi yang masuk dalam pertimbangan penyidik.
"Apakah nanti KPK akan menerbitkan surat untuk perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik," ujarnya.
KPK berharap Dedi memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya agar penyidik memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara pengembangan penyidikan di lingkungan Bea dan Cukai, khususnya dugaan penerimaan gratifikasi oleh Dedi.
Budi juga memastikan KPK memantau keberadaan Dedi. Ia meminta masyarakat maupun pihak-pihak yang mengetahui keberadaan tersangka tersebut menyampaikan informasi kepada KPK.
"KPK tentu memantau, memonitor ya keberadaan yang bersangkutan," kata Budi.
Budi turut meminta pihak-pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan Dedi.
"Namun jika memang masyarakat juga mengetahui keberadaan dari yang bersangkutan juga dapat menyampaikan kepada KPK, termasuk pihak-pihak terkait jika memang mengetahui keberadaan Saudara AD, termasuk kawan-kawan di Ditjen Bea dan Cukai," ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan Dedi Congor belum memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan penyidik telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan alasan ketidakhadiran Dedi. Pada panggilan pertama, Dedi mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan dengan alasan sakit.
"Panggilan yang pertama memang yang bersangkutan kemudian membuat surat permintaan penundaan untuk pemanggilan sebagai tersangka karena dengan alasan sakit," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Penyidik kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan pengecekan terhadap kondisi Dedi. KPK juga berkoordinasi dengan tim penasihat hukum tersangka untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id


































