Menuju konten utama

DJP Kemenkeu Dinamisasi PPh Pasal 25 di Akhir Tahun 2026

Keputusan tersebut diambil karena potensi PPh terutang juga dapat meningkat seiring peningkatan aktivitas dan pertumbuhan dunia usaha saat ini.

DJP Kemenkeu Dinamisasi PPh Pasal 25 di Akhir Tahun 2026
Petugas melayani wajib pajak untuk pengurusan layanan pajak saat Hari Pajak Nasional di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan penerimaan pajak hingga semester I-2026 mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dimana realisasi tersebut setara 43,9 persen dari target APBN 2026 dan menjadi pembalikan dari tren kontraksi yang sempat terjadi pada periode sebelumnya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak November-Desember 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti, menerangkan keputusan tersebut diambil karena potensi penghasilan dan pajak penghasilan (PPh) terutang juga dapat meningkat seiring peningkatan aktivitas dan pertumbuhan dunia usaha saat ini.

"Seiring dengan meningkatnya aktivitas dan pertumbuhan usaha, potensi penghasilan dan PPh terutang juga dapat meningkat. Oleh karena itu, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak November 2026 dan Desember 2026," katanya kepada Tirto, Kamis (19/11/2026).

Inge menjelaskan, dinamisasi PPh Pasal 25 merupakan penyesuaian besaran angsuran pajak berdasarkan perkembangan kegiatan usaha atau peningkatan peredaran usaha Wajib Pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, yang merupakan turunan dari kewenangan penyesuaian angsuran dalam tahun pajak berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Sebagaimana diketahui, angsuran PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak bulanan yang nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam penghitungan PPh terutang pada SPT Tahunan," lanjut dia.

Menurut Inge, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 ini dimaksudkan agar pembayaran pajak lebih proporsional dengan kondisi usaha Wajib Pajak. Tidak hanya itu, dengan angsuran dilakukan mulai masa pajak November-Desember 2026, diharapkan dapat mengurangi potensi penumpukan pembayaran pada akhir tahun pajak.

Sementara itu, dengan sudah adanya mekanisme dan ketentuan yang jelas, Inge memastikan bahwa dinamisasi PPh Pasal 25 ini sama sekali berbeda dengan praktik ijon pajak. Perlu diketahui, ijon pajak merupakan praktik meminta wajib pajak menyetor kewajiban pajak tahun depan lebih awal, yakni di tahun berjalan

"Perlu kami tegaskan bahwa dinamisasi dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dinamisasi memiliki dasar dan tujuan yang jelas serta tidak dapat disamakan dengan praktik ijon pajak," tegas Inge.

Sebelumnya, Direktur Jendedal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menjelaskan, dinamisasi PPh Pasal 25 menjadi salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun di sisa 2026 ini. Selain dinamisasi PPh Pasal 25, DJP juga akan melakukan langkah ekstra (extra effort) untuk mencapai target penerimaan pajak. Dalam hal ini, Bendahara Negara itu akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk menggenjot penerimaan pajak di akhir 2026.

“Kami akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk penerimaan kami dari trading (perdagangan), manufacturing (manufaktur), jasa perusahaan, serta transportasi pergudangan dan pengangkutan, kemudian juga sektor-sektor ekonomi digital yang mulai berkembang dengan baik,” kata Bimo dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jumat (13/11/2026).

DJP juga akan terus memantau kepatuhan para wajib pajak. “Sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non-digital.” imbuhnya.

Di sisi lain, pada awal September 2026 DJP juga telah melakukan penghapusan maupun pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak. Hal itu dilakukan untuk memberikan kemudahan fasilitas bagi seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara wajar.

Tidak hanya itu, implementasi pajak minimum global (global minimum tax) juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan terkait erosi basis-basis perpajakan, praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta untuk mengurangi kompetisi tarif PPh badan yang tidak sehat antarnegara. Kemudian, implementasi PPH Pasal 22 marketplace juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Sekaligus juga mempermudah tata cara pemotongan pajak, jadi keadilan tercipta untuk seller, untuk buyer, sekaligus untuk negara dan juga untuk rakyat sebagai bagian yang dibiayai pembangunannya oleh negara. Kemudian pemungutan PPN atas layanan digital luar negeri SPPTDLN,” jelas Bimo.

Selanjutnya, di sisa 2026 DJP juga berkomitmen untuk tetap menjaga basis kepatuhan pajak melalui pengawasan pembayaran masa, hingga tindakan-tindakan penindakan, audit, bukti permulaan penyelidikan penagihan.

Sekaligus juga upaya-upaya “super extra effort” lainnya yang tentu dari data dari institusi pemerintahan, asosiasi pemerintah daerah, maupun dari institusi bisnis lainnya, data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non-perbankan, dan juga data-data dari pihak ketiga.

“Yang bisa kami gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” lanjut Bimo.

Baca juga artikel terkait PAJAK atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Flash News
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher