Indeks Ruu Pemilu

Perludem nilai kenaikan ambang batas menjadi 5-7 persen tak menyederhanakan DPR, tetapi membuang jutaan suara pemilih. Mereka menawarkan jalan lain.

Usulan kenaikan PT 5-7 persen dalam RUU Pemilu 2029 menuai polemik. Siapa yang diuntungkan dan berapa banyak suara rakyat berisiko terbuang?

Dasco mengatakan pembentukan Panja diperlukan untuk membahas substansi RUU Pemilu secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif.

Doli mengatakan DPR akan berupaya membuka ruang seluas mungkin bagi publik untuk memberikan masukan selama pembahasan RUU Pemilu.

Kesepuluh isu tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang maupun mendatangi sejumlah pihak untuk membahas RUU Pemilu.

Sikap ini diutarakan Ketua Panja RUU Pemilu, Rifqinizamy Karsayuda, merespons kritik Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.

Apa itu parliamentary threshold, bagaimana aturan ambang batas parlemen di Indonesia, dan bagaimana perubahann sejak Pemilu 2009 hingga jelang Pemilu 2029?

DPR RI menyebut pembahasan RUU Pemilu masih sangat dinamis dan belum masuk pada tahap penentuan pasal.

Menurut Demokrat, gagasan ini muncul karena masih terdapat suara parpol yang tidak terkonversi menjadi kursi setelah penghitungan suara di dapil.

Puan mengatakan pembicaraan mengenai ambang batas parlemen dilakukan secara resmi di parlemen. Saat ini, pembicaraan hanya secara informal.

Bagi PAN, makin tinggi ambang batas parlemen, makin besar pula potensi suara sah nasional yang terbuang.

Menurut Dasco, brainstorming tersebut belum menghasilkan keputusan mengenai ambang batas dalam revisi UU Pemilu.

Komisi II DPR RI telah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja kepada partai-partai politik non-parlemen menyerap masukan RUU Pemilu saat masa reses.

Menurut Tito, pembatasan biaya pemilu maupun pilkada melalui e-voting dinilai mampu membuat pendanaan kampanye menjadi kian transparan.

Komisi II DPR RI ingin menjaring aspirasi tidak hanya dari masyarakat sipil dan kampus, tapi juga ke partai-partai politik tak lolos parlemen.

Kemendagri menyiapkan konsep dan kajian revisi RUU Pemilu. Tito Karnavian menegaskan pemerintah siap jika pembahasan dimulai oleh DPR maupun pemerintah.

Eka Widodo menilai putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.

Sanksi tegas bagi partai gagal memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% akan dicoret dari keikutsertaan pemilu di daerah pemilihan bersangkutan.

Said juga mendorong agar penerapan ambang batas parlemen tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke tingkat DPRD.

PDI-Perjuangan khawatir jika pembahasan RUU Pemilu mendapat tekanan dari pihak-pihak penguasa, maka kualitas pemilu akan mundur seperti masa Orde Baru.