Indeks Ruu Pemilu

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tidak mengakui keanggotaan Yuwono Pintadi yang melakukan gugatan uji materi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu ke MK.

Raker Baleg DPR RI dengan pemerintah dan PPUU DPD RI menyepakati RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

RUU Pemilu diganti dengan RUU Perpajakan, sementara RUU Larangan Minol diubah dari usulan anggota DPR menjadi usulan Baleg.

Baleg DPR RI dengan pemerintah dan DPD menyepakati 33 RUU masuk dalam perubahan daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR.

Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa partainya menginginkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam revisi UU Pemilu.

Informasi caleg eks bapi korupsi bisa diakses masyarakat dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dibuat KPU RI.

Sebagai mantan ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman mengaku telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada.

Partai Gerindra akan meminta pertanggungjawaban Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono yang telah mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai PDIP.

Arief sempat meminta maaf kepada Megawati terkait pernyataannya yang menyebut bahwa PDIP sering disamakan dengan PKI dan menipu rakyat.

Zulkifli Hasan menolak untuk mengomentari spekulasi bakal adanya koalisi antara partainya, dengan Partai Gerindra dan Demokrat serta PKS, yang sama-sama menolak presidential threshold.

Masinton meminta untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gerindra memilih keluar saat pengesahaan RUU Pemilu agar tidak ditertawakan sejarah, kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (27/7/2017) malam nanti.

Putusan MK diharapkan dapat mengakhiri polemik ketentuan presidential threshold dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, sehingga perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Yusril Ihza Mahendra menilai, proses pencalonan PBB akan terhambat dengan adanya ketentuan presidential threshold 20-25 persen.

Ambang batas 20 persen pencalonan presiden dinilai sangat sulit untuk dipenuhi dan akan menutup aspirasi masyarakat serta kontestasi pemimpin negara.

Benarkah PAN dan PKB akan menjadi penentu untuk partai yang akan mencalonkan presiden dan wakil presiden mendatang?