Indeks Ruu Pemilu

Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali muncul ke permukaan belakangan ini. Sejumlah partai pendukung usulan ini, termasuk Golkar dan Gerindra.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efisien dibandingkan sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.

Undang-Undang Pemilu perlu secara tegas mengatur mekanisme kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Komisi II DPR RI belum membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, lantaran masih menunggu konsultasi dengan pimpinan DPR RI.

RUU Pemilu, RUU Pilkada, RUU BUMN, RUU Transportasi Online, RUU PPRT hingga RUU BPIP juga masuk daftar total 52 RUU Prolegnas prioritas 2026.

Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah menargetkan draf rancangan undang-undang pemilihan umum (Pemilu) rampung pada 2026.

Aria Bima mengatakan penyusunan RUU Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah nantinya tak ingin dilakukan terburu-buru.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tidak mengakui keanggotaan Yuwono Pintadi yang melakukan gugatan uji materi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu ke MK.

Raker Baleg DPR RI dengan pemerintah dan PPUU DPD RI menyepakati RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

RUU Pemilu diganti dengan RUU Perpajakan, sementara RUU Larangan Minol diubah dari usulan anggota DPR menjadi usulan Baleg.

Baleg DPR RI dengan pemerintah dan DPD menyepakati 33 RUU masuk dalam perubahan daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR.

Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa partainya menginginkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam revisi UU Pemilu.

Informasi caleg eks bapi korupsi bisa diakses masyarakat dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dibuat KPU RI.

Sebagai mantan ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman mengaku telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada.

Partai Gerindra akan meminta pertanggungjawaban Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono yang telah mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai PDIP.

Arief sempat meminta maaf kepada Megawati terkait pernyataannya yang menyebut bahwa PDIP sering disamakan dengan PKI dan menipu rakyat.

Zulkifli Hasan menolak untuk mengomentari spekulasi bakal adanya koalisi antara partainya, dengan Partai Gerindra dan Demokrat serta PKS, yang sama-sama menolak presidential threshold.