Indeks Ruu Pemilu

Rapat paripurna ke-32 DPR RI tentang pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu memasuki masa skors 2 jam hingga pukul 16.00 nanti.

Fraksi partai PAN dan PKS sangat terbuka apabila ada partai-partai yang ingin mengajak mereka untuk mencapai kesepahaman bersama di rapat paripurna RUU Pemilu ini.

Fraksi Partai Gerindra menghindari pemungutan suara atau voting sedangkan PDIP ingin mempercepat voting dalam legislasi RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Demokrat dan PKS memastikan memilih ambang batas PT nol persen, sementara PAN masih menimbang kemungkinan terbaik.

Partai Golkar optimistis dapat memperpendek jarak dengan PDIP dan mempertahankan posisi dua dalam Pemilu 2019 mendatang.

Nasdem tidak mengadakan rapat khusus untuk merapatkan suara. Sejak awal Nasdem sudah sepakat untuk tetap pada Paket A yang dekat dengan posisi politiknya.

Partai Gerindra tetap pada pilihan opsi Paket B dalam RUU Pemilu apabila diadakan voting dalam rapat paripurna di DPR hari ini.

Rapat Paripurna DPR hari ini dipimpin Fadli Zon didampingi Setya Novanto, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah.

Fraksi Golkar telah memantapkan untuk memilih Opsi A dalam paket RUU Pemilihan Umum bila terjadi voting di rapat paripurna yang berlangsung hari ini.

Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meyakini opsi yang diinginkan pemerintah terkait RUU Pemilu akan disetujui dalam Paripurna DPR RI hari ini.

Partai Golkar menggelar rapat pleno fraksi di ruang rapat Komisi IX DPR RI. Pada rapat pleno tersebut, beberapa anggota fraksi menilai bahwa Golkar tetap tegas pada keputusannya.

Seskab memberi saran agar pembuatan undang-undang pelaksanaan pemilu bisa dilakukan oleh badan tertentu, seperti Mahkamah Kontitusi.

Lima isu krusial RUU Pemilu akan diselesaikan lewat mekanisme voting sidang paripurna.

Jika hari ini deadlock, pembahasan RUU Pemilu untuk menentukan ambang batas presidensial akan diambil lewat jalan voting.

Apapun keputusan dalam rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI dan pemerintah, pada Kamis (13/7/2017), akan dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli.

Wapres Jusuf Kalla menyarankan perdebatan dalam pembahasan RUU Pemilu diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Mendagri mengatakan semua fraksi di DPR dijadwalkan akan menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu pada Kamis (13/7).

Pansus RUU Pemilu masih membahas lima isu krusial, salah satunya tentang presidential treshold.

Empat isu krusial itu di antaranya sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, jumlah kursi anggota DPR, ambang batas parlemen, dan metode konversi suara ke kursi.

Beberapa partai masih belum dapat menentukan berapa ambang batas presidential treshold yang cocok untuk diterapkan pada RUU Pemilu untuk 2019 mendatang.