Indeks Ruu Pemilu

Putusan MK diharapkan dapat mengakhiri polemik ketentuan presidential threshold dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, sehingga perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Yusril Ihza Mahendra menilai, proses pencalonan PBB akan terhambat dengan adanya ketentuan presidential threshold 20-25 persen.

Ambang batas 20 persen pencalonan presiden dinilai sangat sulit untuk dipenuhi dan akan menutup aspirasi masyarakat serta kontestasi pemimpin negara.

Benarkah PAN dan PKB akan menjadi penentu untuk partai yang akan mencalonkan presiden dan wakil presiden mendatang?

PKB yang memiliki basis 10 persen suara merasa percaya diri bahwa pihaknya akan menjadi rebutan dari fraksi yang tersisa lainnya, yakni PAN, Partai Demokrat, Gerindra, dan PKS.

PKS ini menilai bahwa Gerindra menjadi juru kunci bagi partai oposisi untuk mengajukan kandidat dalam melawan pasangan calon yang diusung oleh partai pendukung pemerintah sekarang.

Musyawarah mufakat, menurut Mega, adalah cara yang baik untuk menghasilkan keputusan yang jernih dan objektif dalam berdemokrasi.

Menurut Gatot, rencana untuk maju sebagai calon presiden tidak etis karena saat ini dirinya berada di bawah komando presiden.

Jokowi meminta kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan segala keputusan UU Pemilu agar menempuh jalur hukum.

Jokowi menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan PAN baik-baik saja.

PAN memilih abstain dalam pemungutan suara RUU Pemilu.

PAN meyakini pemerintah bakal ditinggal partai pendukung karena akan memberatkan pada Pemilu mendatang padahal politik bersifat dinamis.

Rapat Paripurna DPR pada Jumat (21/7/2017) dini hari mengesahkan RUU Pemilu menjadi UU secara aklamasi meskipun dalam prosesnya diwarnai aksi "walk out" empat fraksi.

Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan beberapa pihak melakukan uji materi terhadap UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR kemarin malam.

Jokowi pun harus berjuang untuk mendapat sokongan memenuhi presidential threshold di angka 20 persen (perolehan kursi DPR) atau 25 persen (raihan suara sah nasional).

PAN menjadi satu-satunya partai di koalisi pemerintah yang meninggalkan ruang sidang paripurna saat RUU Pemilu hendak disahkan menjadi undang-undang.

Menurut PDIP, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penentuan angka presidential threshold kepada pembuat undang-undang.

Menurut Politisi Demokrat, ambang batas Presidential Threshold yang tinggi hanya akan membuat masyarakat apatis.

Dalam lobi yang berlangsung alot, beberapa partai menginginkan adanya penundaan hasil rapat paripurna ke-32 terkait RUU Pemilu sampai dengan Senin, 24 Juli.

Rapat paripurna ke-32 DPR RI tentang pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu memasuki masa skors 2 jam hingga pukul 16.00 nanti.