Menuju konten utama

Prabowo: Presidential Treshold 20% adalah Lelucon Politik

Gerindra memilih keluar saat pengesahaan RUU Pemilu agar tidak ditertawakan sejarah, kata Prabowo.

Prabowo: Presidential Treshold 20% adalah Lelucon Politik
Susilo Bambang Yudoyono dan Prabowo melakukan pertemuan di kediaman Susilo Bambang Yudoyono, Cikeas, Bogor, Kamis (27/7). tirto.id/Arimacs Wilander

tirto.id -

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan hasil rapat paripurna RUU Pemilu yang mengesahkan presidential treshold 20 persen adalah sebuah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia.
"Saya katakan kepada Gerindra, Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presidential treshold 20 persen adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo di Puri Cikeas, Bogor, usai bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (27/7).

Baca juga: Megawati Sesalkan Penyelesaian RUU Pemilu Lewat Voting

Prabowo menilai pelaksanaan demokrasi adalah melalui Pemilu. Sehingga setiap pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang tepat.

"Demokrasi pelaksanaannya adalah pemilu. Bagi kami setiap upaya mengurangi kualitas demokrasi atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan," kata Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus ini juga menyatakan instruksinya agar Gerindra walk out dalam rapat paripurna 20 Juli lalu adalah agar tidak ditertawakan oleh sejarah.

"Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS itu satu dalam masalah RUU pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR yang kami tidak ikut bertanggung jawab, karena kami tidak mau ditertawakan oleh sejarah," kata Prabowo.

Baca juga: MK Solusi Terakhir Polemik Presidential Treshold

Dirinya pun mengingatkan kepada pemerintah dan partai-parti di lingkarannya bahwa demokrasi harus patuh pada logika.

"Kami khawatir demokrasi kita ke depan bisa dirusak. Karena itu, kita wajib kawal, ingatkan, imbau dengan baik. Mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, semangat patuh kepada rule of the game dan harus adil tidak paksakan kehendak dengan segala cara," katanya.
SBY pun mengakui bahwa pertemuannya dengan Prabowo direncanakan setelah adanya pengesahan UU Pemilu oleh DPR RI.
"Ketika saya di luar negeri, saya diberitahu, mereka harap rancang dan inginkan adanya pertemuan Gerindra-Demokrat, Pak Prabowo dengan saya. Saya menyambut baik. Karena komunikasi tokoh-tokoh politik dengan niat baik dan tujuan baik, baik adanya" kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, (27/7).
Dari Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan diketahui SBY baru tiba di Indonesia pada 24 Juli lalu, kemudian langsung menyusun rapat untul pertemuan dengan Prabowo.
"Pak SBY datang tanggal 24 kemarin, lalu kami rapat, dan malam ini bertemu dengan Pak Prabowo," kata Hinca di Puri Cikeas, Bogor, (27/7).
Hinca juga menyebut dalam pengambilan sikap saat rapat paripurna RUU Pemilu, Demokrat telah bertemu dengan Gerindra, PAN, dan PKS sehari sebelumnya dengan mendengar arahan dari Prabowo.
"Ya, kami sudah bertemu dengan Gerindra, PAN, dan PKS malam sebelum paripurna. Pak SBY sudah komunikasi dengan Pak Prabowo. Karena Pak SBY di luar negeri jadi komando di Pak Prabowo. Walk out juga sudah jadi keputusan kami," katanya.
Sementara, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarif Hasan menyatakan langkah maju ke MK telah menjadi keputusan bersama partai-partai yang walk out.
"Tentu itu sudah menjadi keputusan kami untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, ke MK," kata Syarif di Puri Cikeas, Bogor, (27/7).

Baca juga artikel terkait PERTEMUAN SBY DAN PRABOWO atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti