Indeks Ruu Pemilu

Rapat Paripurna DPR pada Jumat (21/7/2017) dini hari mengesahkan RUU Pemilu menjadi UU secara aklamasi meskipun dalam prosesnya diwarnai aksi "walk out" empat fraksi.

Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan beberapa pihak melakukan uji materi terhadap UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR kemarin malam.

Jokowi pun harus berjuang untuk mendapat sokongan memenuhi presidential threshold di angka 20 persen (perolehan kursi DPR) atau 25 persen (raihan suara sah nasional).

PAN menjadi satu-satunya partai di koalisi pemerintah yang meninggalkan ruang sidang paripurna saat RUU Pemilu hendak disahkan menjadi undang-undang.

Menurut PDIP, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penentuan angka presidential threshold kepada pembuat undang-undang.

Menurut Politisi Demokrat, ambang batas Presidential Threshold yang tinggi hanya akan membuat masyarakat apatis.

Dalam lobi yang berlangsung alot, beberapa partai menginginkan adanya penundaan hasil rapat paripurna ke-32 terkait RUU Pemilu sampai dengan Senin, 24 Juli.

Rapat paripurna ke-32 DPR RI tentang pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu memasuki masa skors 2 jam hingga pukul 16.00 nanti.

Berbeda dengan Riza, Anggota DPR Fraksi Demokrat lainnya, Roy Suryo, menyatakan partainya siap bila rapat paripurna diselesaikan malam ini atau tidak akan walk out.

Fraksi partai PAN dan PKS sangat terbuka apabila ada partai-partai yang ingin mengajak mereka untuk mencapai kesepahaman bersama di rapat paripurna RUU Pemilu ini.

Menurut Tjahjo, apabila ditunda, maka akan memperlambat proses Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

PAN berat untuk memilih sainte lague murni karena jumlah kursi partainya yang sangat mungkin berkurang apabila metode itu digunakan.

Nasdem tidak mengadakan rapat khusus untuk merapatkan suara. Sejak awal Nasdem sudah sepakat untuk tetap pada Paket A yang dekat dengan posisi politiknya.

Partai Gerindra tetap pada pilihan opsi Paket B dalam RUU Pemilu apabila diadakan voting dalam rapat paripurna di DPR hari ini.

Demokrat mengaku pesimistis bisa merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) dalam rangka memenangkan opsi Paket B.

Partai Golkar menggelar rapat pleno fraksi di ruang rapat Komisi IX DPR RI. Pada rapat pleno tersebut, beberapa anggota fraksi menilai bahwa Golkar tetap tegas pada keputusannya.

Dengan voting tertutup, pilihan tergantung pribadi masing-masing sehingga tidak akan diatur oleh pemerintah atau oposisi.

Fraksi Partai Gerindra menghindari pemungutan suara atau voting sedangkan PDIP ingin mempercepat voting dalam legislasi RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Demokrat dan PKS memastikan memilih ambang batas PT nol persen, sementara PAN masih menimbang kemungkinan terbaik.

Partai Golkar optimistis dapat memperpendek jarak dengan PDIP dan mempertahankan posisi dua dalam Pemilu 2019 mendatang.