Indeks Ruu Pemilu

Rapat Paripurna DPR hari ini dipimpin Fadli Zon didampingi Setya Novanto, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah.

Fraksi Golkar telah memantapkan untuk memilih Opsi A dalam paket RUU Pemilihan Umum bila terjadi voting di rapat paripurna yang berlangsung hari ini.

Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meyakini opsi yang diinginkan pemerintah terkait RUU Pemilu akan disetujui dalam Paripurna DPR RI hari ini.

Seskab memberi saran agar pembuatan undang-undang pelaksanaan pemilu bisa dilakukan oleh badan tertentu, seperti Mahkamah Kontitusi.

Lima isu krusial RUU Pemilu akan diselesaikan lewat mekanisme voting sidang paripurna.

Jika hari ini deadlock, pembahasan RUU Pemilu untuk menentukan ambang batas presidensial akan diambil lewat jalan voting.

Apapun keputusan dalam rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI dan pemerintah, pada Kamis (13/7/2017), akan dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli.

Wapres Jusuf Kalla menyarankan perdebatan dalam pembahasan RUU Pemilu diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Mendagri mengatakan semua fraksi di DPR dijadwalkan akan menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu pada Kamis (13/7).

Pansus RUU Pemilu masih membahas lima isu krusial, salah satunya tentang presidential treshold.

Empat isu krusial itu di antaranya sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, jumlah kursi anggota DPR, ambang batas parlemen, dan metode konversi suara ke kursi.

Beberapa partai masih belum dapat menentukan berapa ambang batas presidential treshold yang cocok untuk diterapkan pada RUU Pemilu untuk 2019 mendatang.

Sejauh ini perdebatan soal konversi suara menjadi kursi di parlemen sudah mengerucut pada dua opsi, yaitu: Kuota Hare dan Sainte Lague murni.

Salah satu wacana yang mengemuka dalam RUU Pemilihan Umum adalah penambahan dana partai dari kas negara.

Lima isu krusial yang akan dibahas adalah ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden, kuota suara per-daerah pemilihan, sistem pemilu, dan metode konversi suara.

Pemerintah tetap memilih menggunakan skema 20-25 persen terkait dengan ambang batas presiden atau presidential threshold.

Pansus Pemilu sepakat, pengambilan keputusan tingkat 1 pada tanggal 10 Juli, sementara itu tanggal 6-8 Juli tim berkumpul untuk merapikan pembahasan.

Presiden Jokowi menginginkan agar ketentuan presidential threshold 20 persen tetap diberlakukan dalam RUU Pemilu.

Partai Demokrat menyayangkan sikap pemerintah yang mengancam walk out dari pembahasan RUU Pemilu.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan semua fraksi di DPR RI sudah bersepakat ambang batas parlemen 4 persen.