Indeks Ruu Pemilu

Mendagri mengatakan semua fraksi di DPR dijadwalkan akan menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu pada Kamis (13/7).

Pansus RUU Pemilu masih membahas lima isu krusial, salah satunya tentang presidential treshold.

Empat isu krusial itu di antaranya sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, jumlah kursi anggota DPR, ambang batas parlemen, dan metode konversi suara ke kursi.

Beberapa partai masih belum dapat menentukan berapa ambang batas presidential treshold yang cocok untuk diterapkan pada RUU Pemilu untuk 2019 mendatang.

Sejauh ini perdebatan soal konversi suara menjadi kursi di parlemen sudah mengerucut pada dua opsi, yaitu: Kuota Hare dan Sainte Lague murni.

Salah satu wacana yang mengemuka dalam RUU Pemilihan Umum adalah penambahan dana partai dari kas negara.

Lima isu krusial yang akan dibahas adalah ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden, kuota suara per-daerah pemilihan, sistem pemilu, dan metode konversi suara.

Pemerintah tetap memilih menggunakan skema 20-25 persen terkait dengan ambang batas presiden atau presidential threshold.

Pansus Pemilu sepakat, pengambilan keputusan tingkat 1 pada tanggal 10 Juli, sementara itu tanggal 6-8 Juli tim berkumpul untuk merapikan pembahasan.

Presiden Jokowi menginginkan agar ketentuan presidential threshold 20 persen tetap diberlakukan dalam RUU Pemilu.

Partai Demokrat menyayangkan sikap pemerintah yang mengancam walk out dari pembahasan RUU Pemilu.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan semua fraksi di DPR RI sudah bersepakat ambang batas parlemen 4 persen.

Heppy mengatakan bahwa UU Pemilu sebelumnya sudah secara tegas mengatakan pentingnya alat bantu bagi disabilitas, namun sayangnya, selama ini alat bantu tersebut belum secara menyeluruh diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi baru sekadar disabilitas tunanetra.

Atas keterlambatan itu, DPR mengklaim masih banyak isu krusial yang harus dibahas seperti metode pemberian suara, penambahan jumlah kursi DPR, parliamentary threshold, presidential treshold, dana saksi, dan desain lembaga penyelenggara Pemilu.

Arif menyebutkan, lambannya pembahasan RUU Pemilu oleh pansus DPR memberikan beberapa implikasi terhadap kinerja penyelenggara. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya berdampak pada KPU Pusat, tetapi juga ke KPU daerah-daerah.

Pemerintah tetap ingin sistem presidential threshold dengan pola 20-25. Sementara Pansus RUU Pemilu ingin presidential threshold dihapuskan.

Pemilu 2019 dikabarkan akan dilakukan secara serentak antara pemilihan legislatif (DPR, DPRD dan DPD) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dari semua fraksi di Pansus RUU Pemilu, hanya fraksi Golkar, PDIP dan Nasdem yang tetap ingin presidential treshold

Penerapan aturan ambang batas parlemen yang diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 cukup efektif mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu. Bagaimana dengan revisi UU Pemilu yang sedang digodok di DPR?

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta setuju pada usulan penghapusan Presidential Threshold di RUU Pemilu.