tirto.id - Menurut Partai Gerindra, pihaknya tetap senantiasa berada di dalam pilihan Paket B pada pengambilan suara untuk RUU Pemilu kali ini. Salah satu unsur yang ditekankan adalah dengan menolak angka presidential threshold 20-25 persen menjadi 0%. Hal ini dikatakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Mahesa sebelum mengikuti rapat paripurna DPR terkait RUU Pemilu, Kamis (20/7/2017).
“Produk pilihan A itu partai kecil akan semakin kecil dan cenderung hilang,” jelas Desmond Mahesa dari Partai Gerindra.
Menurut Desmond, presidential threshold 20-25 persen yang ada dalam pilihan paket A RUU Pemilu akan melemahkan partai-partai kecil, terutama Partai Hanura yang hanya memiliki suara kurang dari 6%.
Oleh sebab itu, Desmond menilai bahwa ada kemungkinan bahwa partai-partai kecil ini tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. “Mungkin partai-partai ini dibayar di muka,” jelasnya.
Desmond menuturkan bahwa sejatinya, pemilu serentak haruslah diadakan tanpa ambang batas presidential threshold dalam rangka memberi peluang bagi semua partai untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Apa yang dilakukan pemerintah, dan partai pendukung pemerintah seperti PDIP dan Partai Golkar, menurut Desmond adalah usaha untuk mengamankan posisi Jokowi-JK yang direncanakan akan diusung kembali pada tahun 2019 mendatang.
“Ini kan akal-akalan menjegal. Siapa yang diuntungkan ini? Tentu penguasa yang punya koalisi atau partai yang tidak punya calon. Akhirnya setuju 20 persen karena mereka tempelan akhirnya nyari duit doang,” tegasnya. “Ini proses akal-akalan partai lemah yg tidak punya calon dia ingin dihargai.”
Sedangkan, Ahmad Riza Patria yang juga merupakan anggota dari Komisi II DPR RI menyatakan hal yang senada dengan Desmond. Ahmad menegaskan bahwa Gerindra akan tetap bertahan pada angka presidential threshold 0% karena menurutnya itu yang terbaik bagi rakyat dan negara. Ahmad mengaku bahwa tindakan Gerindra bukan semata-mata untuk memenangkan calon yang diusung, tetapi juga bagi kepentingan rakyat.
“Gerindra tetap tidak ingin ada presidential threshold,”tegasnya. “Gerindra ingin melakukan voting secara tertutup agar setiap pihak bisa menyuarakan pendapatnya.”
Sedangkan pada rapat fraksi Partai Golkar yang digelar pagi tadi, Bambang Soesatyo selaku Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Golkar mengatakan bahwa Golkar akan tetap berpegang pada keputusan yang terakhir diambil, yakni Paket A, yang di dalamnya mengandung aturan presidential threshold sebesar 20-25 persen. Bahkan Bamsoet yakin bahwa angka tersebut tidak bermasalah bagi Golkar dan PDIP.
“Golkar sih mantap. Mantap aja dia. Tidak ada perubahan. 30 persen juga kita oke,” pungkasnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
