Indeks Ruu Pemilu

Heppy mengatakan bahwa UU Pemilu sebelumnya sudah secara tegas mengatakan pentingnya alat bantu bagi disabilitas, namun sayangnya, selama ini alat bantu tersebut belum secara menyeluruh diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi baru sekadar disabilitas tunanetra.

Atas keterlambatan itu, DPR mengklaim masih banyak isu krusial yang harus dibahas seperti metode pemberian suara, penambahan jumlah kursi DPR, parliamentary threshold, presidential treshold, dana saksi, dan desain lembaga penyelenggara Pemilu.

Arif menyebutkan, lambannya pembahasan RUU Pemilu oleh pansus DPR memberikan beberapa implikasi terhadap kinerja penyelenggara. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya berdampak pada KPU Pusat, tetapi juga ke KPU daerah-daerah.

Pemerintah tetap ingin sistem presidential threshold dengan pola 20-25. Sementara Pansus RUU Pemilu ingin presidential threshold dihapuskan.

Pemilu 2019 dikabarkan akan dilakukan secara serentak antara pemilihan legislatif (DPR, DPRD dan DPD) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dari semua fraksi di Pansus RUU Pemilu, hanya fraksi Golkar, PDIP dan Nasdem yang tetap ingin presidential treshold

Penerapan aturan ambang batas parlemen yang diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 cukup efektif mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu. Bagaimana dengan revisi UU Pemilu yang sedang digodok di DPR?

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta setuju pada usulan penghapusan Presidential Threshold di RUU Pemilu. 

DPR mengusulkan diterapkan denda kepada penyedia jasa media sosial bila terbukti menyebarkan hoax pada Pemilu 2019.

Kekuatan DPR terbelah soal usulan presidential treshold.

Pansus RUU Pemilu kantongi lima pilihan ambang batas parlemen, yakni 0 persen, 3,5 persen, 5 persen, 7 persen dan 10 persen.

Pemerintah mempertimbangkan tiga aspek dalam memutuskan sistem pemilu proporsional yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.