Hanura dan Nasdem Tetap Dukung Pemerintah di RUU Pemilu

tirto.id - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Nasional Demokrat (Nasdem) tetap akan mendukung Paket A yang dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini diujarkan oleh anggota fraksi Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, dan sekretaris fraksi Hanura, Dadang Rusdiana.

Menurut Taufiqulhadi, Nasdem tidak mengadakan rapat khusus untuk merapatkan suara. Namun, sejak awal Nasdem sudah sepakat untuk tetap pada Paket A yang dekat dengan posisi politiknya. Taufiqulhadi mengaku bahwa tidak ada arahan khusus dari Surya Paloh sebagai ketua umum, tetapi fraksi Nasdem di DPR sendiri yang menentukan. Tidak ada perubahan dari Nasdem meskipun banyak pendekatan-pendekatan terhadap partai lain yang tengah berjalan.

“Sudah selesai lobinya,” tegas Taufiq di Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Taufiq juga menilai bahwa penetapan ambang batas presidential threshold ini tidak semata-mata mematikan peluang masyarakat untuk memilih pemimpin. Apabila ambang batas 0%, Taufiq menilai itu tidak masuk akal karena bisa saja ada 100 orang calon presiden. Sementara itu, kalau ambang batas 20-25, akan ada lima calon presiden yang dirasa cukup untuk mewakili suara masyarakat.

“Partai-partai kecil membentuk, bergabung menjadi lima,” kata Taufiq. “Partai-partai kecil berkumpul saja untuk mendukung satu calon 20 persen.”

Menurutnya, presidential threshold ini untuk menyederhanakan pilihan partai dan tidak membunuh partai-partai kecil. Nasdem sendiri mengakui dirinya sebagai partai kecil, tetapi tetap bisa sependapat dengan presidential threshold 20-25 persen. Suara Nasdem sendiri hanya sebesar 6,7%.

“Jadi kalau orang yang mengatakan ini untuk mengamankan (calon tertentu) itu, kacau itu cara berpikirnya,” terang Taufiq.

Hanura melalui Dadang Rusdiana menyatakan bahwa pihaknya tetap akan teguh pada Paket A yang isinya antara lain : presidential threshold 20-25%, parliamentary threshold 4%, sistem pemilu proporsional terbuka, alokasi kursi 3-10, dan metode konversi suara sainte lague murni.

Dadang mengungkapkan bahwa pihak Hanura sudah melakukan langkah-langkah agar Paket A bisa terpilih, yakni dengan memastikan kehadiran seluruh anggota fraksi Partai Hanura sebanyak 15 orang, tanpa Miryam S. Haryani. “Karena KPK tidak mengizinkan Miryam datang,” terangnya.

Hanura sendiri melakukan komunikasi dengan anggota-anggotanya secara pribadi ataupun kontak melalui pesan singkat. Secara pribadi, anggota fraksi juga dihubungi melalui telepon oleh DPP Partai Hanura agar dipastikan bisa datang pada rapat paripurna ke-32 DPR RI hari ini. DPP Partai Hanura juga mengeluarkan surat yang isinya melarang anggota fraksi Partai Hanura untuk pergi ke luar negeri, sehingga tidak ada alasan untuk hadir pada sidang pengambilan keputusan RUU Penyelenggaraan Pemilu sejak seminggu yang lalu.

“Jangankan ke luar negeri, ke luar kota saja harus izin,” jelasnya. Terkait apabila ada anggota fraksi yang tidak hadir, Dadang menjelaskan bahwa ada kemungkinan akan diterapkan sanksi terhadap yang bersangkutan. “Sanksinya bisa jadi peringatan, pemindahan alat kelengkapan dewan, atau malah pemberhentian.”