tirto.id - UU Pemilu serentak 2019 sudah disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (21/7/2017) kemarin. Berdasar voting yang dilakukan, sejumlah fraksi di DPR menyetujui untuk memilih opsi Paket A dengan besaran ambang batas presiden 20 persen. Inilah yang kemudian membuat partai PAN dan PKB akan menjadi penentu untuk partai yang akan mencalonkan presiden dan wakil presiden mendatang.
Bukan tanpa alasan bagi PKB dan PAN untuk percaya diri menyongsong pemilu presiden 2019. Di parlemen, PAN memegang 49 kursi dari 9.481.621 suara (7,59%) dan PKB memiliki 47 kursi dari 11.298.957 suara (9,04%). Partai lainnya seperti NasDem, Hanura, ataupun PPP, dan PKS bahkan tidak mencapai 7% suara. Hal ini tentu menguntungkan PAN dan PKB karena keduanya akan ramai oleh permintaan koalisi dari berbagai pihak. Lukman Edy dari PKB sendiri sangat yakin bahwa pihaknya bisa mengajukan calon presiden atau wakil presiden.
“Yang paling memungkinkan untuk memenangkan Pilpres 2019 itu berpasangan dengan Muhaimin (Iskandar, ketua umum PKB),” tegas Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).
PKB yakin bahwa pinangan untuk pemilihan presiden 2019 akan berdatangan. Sampai sekarang, meski memilih opsi paket A bersama partai pendukung pemerintah, PKB belum menentukan akan berkoalisi dengan siapa. Tapi yang jelas, PKB akan mendorong kadernya, terutama Cak Imin untuk bisa maju dalam Pilpres 2019. “Kita lagi mendesain supaya Muhaimin ini menjadi 'perempuan cantik' yang dilamar semua orang,” terangnya.
Bila melihat peta politik yang terjadi, PAN dan PKB berkemungkinan besar untuk berkoalisi dengan Demokrat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. PAN dan PKS sampai sekarang belum secara gamblang menyatakan nama yang akan dipertimbangkan maju di pilpres 2019.
PKS sendiri mempunyai kedekatan dengan Gerindra yang akan mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto. Sedangkan, koalisi PAN dan Demokrat tidak akan mencapai ambang batas 20 persen suara. Untuk itulah PKB dibutuhkan dalam memompa jumlah suara menjadi 20 persen.
Melihat dari calon yang ada pun, sangat memungkinkan bagi Demokrat dan PKB untuk berkoalisi. Demokrat mempunyai kepentingan untuk mengusung mutiara sang Ketua Umum (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono yang sempat gagal dalam Pilkada Jakarta kemarin. Dukungan dari Cak Imin pun terbukti berpengaruh cukup signifikan. Pada Pilkada Jakarta kemarin contohnya, pihak Anies-Sandi dan Ahok-Djarot berebut suara Ketua Umum PKB tersebut.
Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah kerelaan Agus Yudhoyono – yang apabila jadi diusung oleh Demokrat – untuk mengalah menjadi wakil dari Cak Imin. Bisa dikatakan tidak mungkin – atau setidaknya sangat kecil – kemungkinan bagi Agus Yudhoyono untuk menjadi presiden karena kalah pengalaman dengan Cak Imin, belum lagi jika dilihat dari hasil Pilkada Jakarta kemarin. Walaupun Demokrat sudah turun tangan langsung secara menyeluruh untuk mendukung putra kedua SBY tersebut, tetap saja Agus Yudhoyono masih kalah di putaran pertama. Tentu elektabilitas Agus akan diragukan di Pilpres 2019 mendatang.
Kendati demikian, koalisi impian Demokrat dan PKB ini masih dalam kajian PKB. Lukman Edy mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pihak-pihak yang mengajukan penawaran koalisi. Apabila Demokrat dan PKB berkoalisi pun, mereka masih kurang sedikit dari ambang batas 20 persen. PAN akan menjadi pilihan reguler, karena PKS sangat condong kepada Gerindra. Hidayat Nur Wahid dari PKS pun pesimis bahwa aka nada calon presiden lain di pilpres 2019 selain Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
“PKS sangat diterima untuk berkoalisi dengan Gerindra. Karena Gerindra pun gak bisa maju sendiri, PAN gak bisa sendiri, Demokrat gak bisa. Harus ada koalisi,” jelasnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
