PAN Enggan Komentari Pilpres 2019 Usai Pertemuan SBY-Prabowo

tirto.id - Partai Amanat Nasional (PAN) memilih untuk terlebih dahulu membantu pemerintah mengurus rakyat ketimbang membicarakan Pemilihan Presiden 2019. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan setelah adanya pertemuan dua tokoh besar: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.

"Belanda masih jauh. Soal 2019 masih jauh, rakyat yang perlu kita urusin," ujar dia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Jumat (28/7/2017).

Mantan Menteri Kehutanan RI ini juga menolak untuk mengomentari spekulasi bakal adanya koalisi antara partainya, dengan Partai Gerindra dan Demokrat serta PKS, yang sama-sama menolak penggunaan ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019.

"Sekarang rakyat kita masih sulit, kita dukung pemerintah agar programnya berhasil. Bagaimana rakyat hidup sejahtera. Itu yang paling penting," ucap Zulkifli Hasan, mengelak.

"Masa gini hari sudah bicarakan 2019, nanti rakyat marah," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI itu.

Baca juga: Duet Prabowo-SBY di Pilpres 2019 Tantangan Berat Bagi Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan di Cikeas, pada Kamis (27/7/2017), sebagai tanggapan positif setelah pengesahan UU Pemilu pada sidang Paripurna DPR, pekan lalu.

Menurut SBY, pertemuan itu membahas kesepakatan Demokrat bersama Gerindra untuk terus mengawal negara dalam kapasitas dan posisi yang ada saat ini, agar perjalanan bangsa sesuai kepentingan rakyat.

Ia juga menuturkan bentuk pengawalan yang dapat dilakukan yakni mendukung kebijakan negara apabila sesuai keinginan rakyat, dan mengkritisinya manakala melukai dan mencederai rakyat.

Baca juga: SBY-Prabowo akan Awasi Pemerintah agar Tak Melampaui Batas

Presiden ke-6 RI itu menekankan Demokrat dan Gerindra akan melakukan pengawalan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan tidak akan pernah merusak negara.

Demokrat dan Gerindra, kata dia, sepakat bekerja sama tanpa perlu berada dalam sebuah koalisi, yang terpenting terus menjalin komunikasi dengan baik.

Dalam pertemuan dengan SBY, Prabowo juga sempat mempermasalahkan soal presidential threshold. Ia menilai bahwa presidential threshold 20 persen adalah lelucon politik. Saat itu Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.

"Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5, 10, 50 tahun, tapi di ujungnya sejarah menilai. Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika, presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat," kata Prabowo.

Baca juga:

• Prabowo: Presidential Treshold 20% adalah Lelucon Politik
• Jokowi Klaim Presidential Threshold Penting untuk Indonesia

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo menegaskan, penyederhanaan ambang batas presiden atau presidential threshold menjadi 20 persen dalam Undang-Undang Pemilu itu penting untuk visi politik Indonesia ke depannya.

"Ini mempertanyakan presidential threshold 20 persen, kenapa dulu tidak ramai? Penyederhanaan sangat penting sekali dalam rangka visi politik kita ke depan," kata Presiden Joko Widodo di Cikarang, Jumat (28/7/2017).