Indeks Ruu Pemilu

Kemendagri menyiapkan konsep dan kajian revisi RUU Pemilu. Tito Karnavian menegaskan pemerintah siap jika pembahasan dimulai oleh DPR maupun pemerintah.

Eka Widodo menilai putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.

Sanksi tegas bagi partai gagal memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% akan dicoret dari keikutsertaan pemilu di daerah pemilihan bersangkutan.

Said juga mendorong agar penerapan ambang batas parlemen tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke tingkat DPRD.

PDI-Perjuangan khawatir jika pembahasan RUU Pemilu mendapat tekanan dari pihak-pihak penguasa, maka kualitas pemilu akan mundur seperti masa Orde Baru.

Menurut Yusril, setiap partai politik harus mendapatkan minimal 13 kursi di DPR RI, karena kini jumlah komisinya ada 13.

Sejumlah pengamat menilai proses RUU Pemilu tak lepas dari dinamika politik menerjemahkan putusan MK ke dalam regulasi.

Kemendagri kini menunggu dimulainya proses politik di DPR untuk membahas RUU Pemilu tersebut.

Yusril berharap pembahasan RUU Pemilu bisa dimulai DPR RI pada pertengahan 2026.

Puan menegaskan RUU Pemilu belum sepenuhnya masuk ke tahap pembahasan terbuka di DPR RI.

Revisi UU Pemilu penting dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Di tengah pembahasan RUU Pemilu, pakar menyoroti risiko besar e-voting. Integritas pemilu bisa rusak kalau ancaman peretasan tak teratasi.

PDIP pun melibatkan wadah pemikir (think tank) internal untuk membedah isu ambang batas parlemen secara komprehensif, termasuk Megawati Institute.

Menurut NasDem, ambang batas yang saat ini berlaku sebesar 4 persen masih belum cukup mendorong penyederhanaan partai politik.

Dasco menegaskan dirinya tidak bisa menyampaikan pendapat pribadi dan menunggu keputusan partai soal usulan penurunan ambang batas parlemen 3,5 persen.

Arya menilai ambang batas parlemen terlalu rendah bisa memunculkan multipartai di DPR, sementara terlalu tinggi berisiko menurunkan tingkat keterwakilan.

Komisi II DPR RI membuka pembahasan RUU Pemilu yang masuk Prolegnas Prioritas 2026, dengan fokus pada ambang batas, sistem pemilu, dan keserentakan pemilu.

Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali muncul ke permukaan belakangan ini. Sejumlah partai pendukung usulan ini, termasuk Golkar dan Gerindra.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efisien dibandingkan sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.

Undang-Undang Pemilu perlu secara tegas mengatur mekanisme kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.