Gerindra Belum Ambil Sikap Resmi soal Parliamentary Threshold

tirto.id - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan Partai Gerindra belum mengambil sikap resmi terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hingga saat ini. Dasco mengatakan, Gerindra masih melakukan simulasi dan kajian internal sebelum menentukan posisi partai.

“Kami juga di Gerindra seperti partai-partai lain masih melakukan simulasi-simulasi sementara di DPR pembahasan tentang UU Pemilu itu kan baru juga dalam batas bagaimana mendapat atau mengambil partisipasi publik,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, Gerindra masih mencermati dinamika pembahasan di DPR, termasuk masukan publik terkait sejumlah isu krusial dalam RUU Pemilu seperti ambang batas parlemen.

“Sehingga kami di Gerindra juga mengikuti mencermati perkembangan di DPR tentang partisipasi publik, bagaimana pendapat tentang misalnya parlemen threshold dan lain-lain sehingga lebih komprehensif dari Partai Gerindra akan melakukan kajian dan membahas sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai,” terang Dasco.

Menanggapi usulan lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang mendorong penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4 persen menjadi 3,5 persen, Dasco menegaskan dirinya tidak bisa menyampaikan pendapat pribadi.

“Begini, saya enggak bisa menjawab pendapat pribadi karena hal-hal seperti itu harus ditentukan tentunya oleh partai politik,” kata Dasco.

Ia kembali menekankan bahwa hingga saat ini Gerindra masih berada dalam tahap pengkajian dan simulasi internal. Dengan demikian, Dasco menegaskan bahwa sikap resmi Partai Gerindra terkait ambang batas parlemen akan disampaikan setelah seluruh proses kajian internal rampung dan pembahasan di DPR berkembang lebih lanjut.

“Nah saya tadi sudah bilang bahwa Partai Gerindra pada saat ini masih melakukan simulasi dan pengkajian tentunya kita tunggu hasil dari kajian partai,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Departemen Politik CSIS, Arya Fernandes, mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2029. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

“Bagaimana dengan penerapan di Pemilu 2029? Menurut hemat saya, kita perlu menurunkan ambang batas secara bertahap dalam dua kali siklus pemilu. Pertama, menurunkan dari 4 persen ke 3,5 persen di Pemilu 2029, dan ini berlaku untuk tingkat nasional dan di daerah,” kata Arya dalam rapat.

Arya menilai penetapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 3,5 persen adalah angka yang moderat. Ambang batas itu juga, kata Arya, bisa menurunkan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi dari 17 juta menjadi hanya 11 juta.

“Memang ada setiap sistem pemilu pasti saja ada suara yang tidak terkonversi. Misalnya sistem distrik atau sistem campuran, angkanya justru yang tidak terkonversi jauh lebih besar. Kita sistem proporsional terbuka, disproporsionalitasnya sudah lebih baik,” tutur Arya.