Masuk tirto.id
tirto.id - Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Sejumlah kalangan menilai pembaruan regulasi pemilu diperlukan untuk mengevaluasi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memperkuat sistem demokrasi.
Namun hingga kini, pembahasan revisi undang-undang tersebut di DPR dinilai belum menunjukkan kejelasan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, mengatakan revisi UU Pemilu penting dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Menurutnya, evaluasi terhadap aturan pemilu diperlukan agar sistem pemilu ke depan dapat berjalan lebih baik.
“Revisi UU Pemilu menjadi penting untuk memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Heroik dalam Diskusi Pemilu oleh Perludem di Jakarta, Kamis (05/03/3036).
Ia menilai hingga saat ini belum terlihat kejelasan mengenai kapan dan bagaimana DPR akan memulai pembahasan revisi undang-undang tersebut. Padahal, menurutnya, perubahan aturan pemilu membutuhkan waktu pembahasan yang cukup karena menyangkut berbagai aspek dalam sistem politik dan penyelenggaraan pemilu.
“Sejauh ini kami belum melihat kejelasan kapan dan bagaimana revisi UU Pemilu akan mulai dibahas,” ujarnya.
Heroik menambahkan revisi UU Pemilu seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek dalam sistem pemilu. Hal itu mencakup desain sistem pemilu maupun sejumlah aturan yang selama ini menimbulkan perdebatan dalam praktik politik.
Di sisi lain, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, menilai reformasi aturan pemilu harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi. Ia menekankan bahwa perubahan regulasi pemilu tidak boleh semata-mata didorong oleh kepentingan politik jangka pendek.
“Reformasi pemilu harus tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, seperti konstitusionalitas, kompetisi yang adil, representasi, dan akuntabilitas,” kata Hurriyah.
Menurutnya, aturan pemilu merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi sehingga proses perubahannya perlu dilakukan secara hati-hati. Karena itu, pembahasan revisi UU Pemilu harus dilakukan secara terbuka dan deliberatif agar tidak justru melemahkan kualitas demokrasi.
“Prosesnya harus terbuka dan deliberatif agar tidak justru melemahkan kualitas demokrasi,” ujarnya.
Hurriyah juga menekankan pentingnya melibatkan publik, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses pembahasan revisi undang-undang tersebut. Keterlibatan berbagai pihak dinilai dapat membantu memastikan perubahan aturan pemilu tidak hanya mengakomodasi kepentingan elite politik, tetapi benar-benar bertujuan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
===========
Dini Puspita Ramadhani berkontribusi dalam tulisan ini.
Penulis: Intern tirto
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
