Timbang-menimbang Suksesi Gibran: Profesional vs Politisi?

tirto.id - Selang sehari setelah surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI sampai ke meja parlemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) langsung mematok jadwal pengisian jabatan wakil presiden.

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini,” ujar Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, seusai Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pimpinan MPR juga langsung menindaklanjutinya dengan bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menyodorkan dua nama kandidat untuk diverifikasi. Batas waktunya adalah 14 hari sejak surat diterima Prabowo.

Di tengah proses tersebut, sejumlah nama mulai masuk radar calon pengganti Gibran. Dari kalangan partai politik, muncul nama Ketua DPR dan politikus PDIP, Puan Maharani, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Selain itu, ada pula yang menyebut tokoh profesional sebaiknya dipilih untuk mendampingi Prabowo di sisa kepemimpinannya.

Perdebatan sosok politikus dan profesional menimbulkan pertanyaan spesifik dalam pengisian kursi wapres seusai Gibran mundur: sosok seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan Prabowo untuk mendampinginya hingga akhir masa pemerintahan? Apakah presiden masih memerlukan wakil dari kalangan politisi untuk menjaga keseimbangan koalisi, atau justru seorang profesional yang dapat membantu merumuskan solusi, mengevaluasi kebijakan, dan mengatasi persoalan pemerintahan?

Partai Koalisi Serempak Nyatakan “Menyerahkan Diri”

Hingga kini, di hadapan publik, partai-partai koalisi serempak memperlihatkan sikap “menyerahkan diri” kepada hak prerogatif presiden.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), misalnya, menegaskan partainya memilih tidak menyodorkan nama kandidat pengganti.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulannya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujar AHY dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga menyebut Partai Golkar memasrahkan kendali penuh di tangan presiden. Namun, dia turut urun saran kriteria penting mengenai sosok pendamping ideal.

Doli menekankan bahwa pendamping Prabowo harus mampu membentuk kepemimpinan dwi-tunggal, memiliki ikatan kesepahaman yang kuat, memiliki legitimasi hukum agar tidak kembali memicu polemik, serta bertindak sebagai pemecah masalah.

Doli tidak menampik bahwa di lingkaran partai politik telah beredar nama-nama pimpinan partai kawakan yang kerap masuk dalam radar pertimbangan. Dia pun turut menyodorkan 8 nama untuk dipertimbangkan.

“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada 8 nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani; Ada Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia; Dari Gerindra, ada Ketua Harian, Sufmi Dasco Ahmad; Sekjen, Sugiono; dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono,” ujar Doli menguraikan satu per satu nama kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Kendati deretan nama elite partai tersebut memiliki rekam jejak panjang, Doli juga turut menegaskan Golkar tetap membuka pintu bagi figur dari luar partai politik.

Sorotan terhadap kriteria figur juga disuarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mendorong Presiden Prabowo mencari wakil presiden yang memiliki keunggulan konkret di sektor perekonomian guna menghadapi turbulensi global.

Mardani juga merujuk preseden era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menggandeng ekonom Boediono pada periode kedua, di mana pertumbuhan ekonomi nasional sempat menembus angka impresif.

“Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22%. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49%. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” ungkap Mardani.

Selain penguatan ekonomi, Mardani mengingatkan agar kekosongan ini diiringi penataan administrasi yang tertib.

Secara hukum tata negara, kendali pemilihan memang berada mutlak di tangan presiden. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, memaparkan bahwa posisi tawar Prabowo saat ini sudah berada di puncak kekuasaan. Penentuan dua nama cawapres pengganti, menurut Bivitri, kini “benar-benar terserah Prabowo.”

“Dia sudah tidak perlu lagi menghitung elektabilitas si calon seperti halnya waktu mau dipilih. Dia sudah presiden. Dia juga tidak perlu menghitung kekuatan politik dan ekonomi seperti waktu dia akhirnya memilih Gibran yang akhirnya bikin dia menang,” urai Bivitri melalui unggahan X di akun pribadinya, Kamis (12/11/2026).

Dengan parlemen dan instrumen keamanan yang solid di bawah kendalinya, ketentuan Pasal 4 huruf e UU MD3 soal usulan partai pengusung awal pemilu praktis sekadar forum persetujuan koalisi di hadapan presiden.

Namun, Bivitri membaca ada dua saringan utama yang bakal diterapkan Prabowo secara ketat berdasarkan watak kepemimpinannya, yakni: loyalitas penuh dan kehati-hatian menuju 2029.

“Membaca karakter dia 2 tahun terakhir ini, dia akan sangat menghitung loyalitas. Jadi orang itu harus yang benar-benar dia percaya. Dia harus menghitung 2029, jangan sampai ‘membesarkan anak macan’ yang akan bikin dia/lingkarannya kalah,” tulisnya.

Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan Prabowo?

Untuk mengurai kriteria figur yang ideal, perdebatan politisi versus profesional tidak bisa dilihat dari sudut pandang hitam-putih. Analis Politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Yoes C. Kenawas, mengajak melihat persoalan tersebut melalui dua kerangka untuk membedahnya: apa yang sebenarnya dibutuhkan Prabowo (needs) dan apa yang diinginkan sang presiden secara personal (wants).

“Prabowo ini punya dua hal. Cawapres yang dia butuhkan atau cawapres yang dia mau, antara needs sama wants. Apa yang Prabowo needs, yang dibutuhkan, sama yang Prabowo mau,” terang Yoes kepada Tirto melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).

Pada sisi kebutuhan (needs), Yoes menempatkan kapasitas teknokratis sebagai fondasi pertama. Wakil presiden ideal, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi pendamping seremonial. Ia harus mampu menjadi mitra diskusi yang membantu presiden merancang sekaligus mengevaluasi program-program pemerintah.

Namun, kemampuan teknis saja tidak cukup. Figur pendamping juga harus memiliki kriteria kedua, yakni berani mengambil posisi kritis, terutama ketika kebijakan pemerintah tidak berjalan sesuai tujuan.

“Misal MBG nih ternyata sudah jalan 2 tahun tapi efeknya tidak seperti yang diharapkan, sedangkan dia memakan anggaran yang sangat besar. Nah, itu harus berani bilang ke Prabowo, ‘Kita harus ambil langkah tegas untuk mengevaluasi MBG secara keseluruhan apakah masih mau dibagikan ke seluruh siswa atau selected aja ke mereka yang benar-benar membutuhkan’,” ujar Yoes mencontohkan.

“Jadi punya ketegasan itu, berani ngomong kepada Prabowo tanpa menyinggung Prabowo,” imbuhnya.

Kriteria ketiga, kata Yoes, berkaitan dengan kemampuan komunikasi publik. Di tengah penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, wakil presiden juga diharapkan mampu menjelaskan kebijakan sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

“Dia punya public communication skills untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo, karena kalau kita tahu approval rating-nya kan sudah tinggal 45-an persen. Itu kan salah satu yang terendah dalam sejarah pasca-Reformasi,” kata Yoes.

Angka yang dirujuk Yoes sejalan dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam survei periode 1–10 Oktober 2026. Angka tersebut merosot dari 81,2 persen pada November 2025.

Apa yang Sesuai dengan Alam Pikiran Prabowo?

Namun, persoalannya tidak berhenti pada apa yang secara objektif dibutuhkan pemerintah. Sebab, menurut Yoes, kebutuhan tersebut belum tentu sejalan dengan selera politik Prabowo.

“Yang Prabowo butuhkan enggak selalu apa yang Prabowo mau. Kalau kita melihat gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung komando, itu kan dia mau orang yang bisa bilang iya gitu. Kayak pada umumnya manusia, apa yang dibutuhkan sama apa yang dimaui enggak selalu beririsan,” ujar Yoes.

Di sinilah pertimbangan politik personal mulai mengambil tempat. Yoes mengidentifikasi setidaknya tiga hal yang kemungkinan besar menjadi kemauan (wants) Prabowo dalam menentukan pendampingnya.

Pertama, kesesuaian dengan watak kepemimpinan Prabowo yang cenderung komando. Dalam pola kepemimpinan semacam ini, presiden membutuhkan figur yang bersedia mengikuti instruksi dan menerjemahkan gagasannya menjadi kebijakan, bukan sosok yang terlalu sering berseberangan.

Kedua, menjaga keseimbangan di dalam koalisi. Meski partai-partai politik secara terbuka menyatakan menyerahkan keputusan kepada presiden, bukan berarti kepentingan mereka hilang dari proses penentuan wakil presiden. Yoes mengingatkan bahwa stabilitas koalisi tetap membutuhkan ruang negosiasi dan konsesi politik.

“Bentuknya bisa macam-macam. Bisa jadi minta jatah lebih di kabinet, bisa jadi minta jatah lebih untuk proyek-proyek pemerintah yang mungkin berafiliasi dengan partai politik, bisa jadi minta konsesi untuk menggolkan undang-undang yang menurut mereka penting, karena there's no free lunch in politics,” bebernya.

Yoes menilai kebutuhan menjaga stabilitas koalisi masih akan berlangsung setidaknya hingga 2027–2028. Sebab, meski sebagian partai kini telah merapat ke pemerintahan, mereka tetap perlu mempertahankan kepentingan masing-masing menjelang pemilu berikutnya.

Sementara itu, Prabowo tidak memiliki banyak ruang untuk menghadapi gonjang-ganjing politik baru di tengah penurunan kepuasan publik dan berbagai agenda pemerintah yang membutuhkan dukungan parlemen.

“Walaupun di permukaan mereka bilang, ‘Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,’ tapi kan kita tahu di belakang itu enggak sepenuhnya benar kalimat tersebut. Pasti akan ada negosiasi-negosiasi di belakang untuk apa nih? Konsesi buat partai saya,” jelas Yoes.

Akan tetapi, ada satu pertimbangan yang menurut Yoes berpotensi lebih menentukan. Yakni pertimbangan agar tidak membesarkan anak macan yang kelak menjadi pesaing. Pendamping baru akan ditimbang-timbang Prabowo agar tidak menjadi ancaman bagi prospek elektoral Prabowo pada Pemilu 2029.

“Dan kriteria ketiga yang penting juga adalah, kalau yang Prabowo mau, bukan yang Prabowo butuh, itu tidak mengancam prospek elektoralnya di 2029. Artinya, kalaupun maju nanti, mungkin majunya sebagai wakilnya Prabowo, bukan sebagai cawapres lagi yang menyaingi Prabowo,” tandas Yoes.

Pengalaman bersama Gibran, menurut Yoes, bisa menjadi salah satu pelajaran bagi Prabowo. Aktivitas politik Gibran bersama ayahnya, Joko Widodo, yang kerap berkeliling Indonesia dan mempromosikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dinilai berpotensi memperbesar kekuatan elektoral pihak lain.

Meski begitu, Yoes tidak menilai Prabowo bisa sepenuhnya mengabaikan kebutuhan akan tambahan dukungan elektoral. Justru dalam kondisi kepuasan publik yang merosot, ia masih membutuhkan figur yang dapat membantu memperbaiki citra pemerintahan dan mendongkrak peluang politiknya menjelang 2029.

Persoalannya, figur yang mampu mengangkat elektabilitas Prabowo juga berpotensi meningkatkan popularitasnya sendiri.

“Takutnya kalau ini orang jadi dongkrak tapi ternyata bukan cuma Prabowo yang terdongkrak, tapi nama dia juga terdongkrak. Itu kan jadi ancaman buat Prabowo nantinya,” ujar Yoes.

Titik Temu Needs dan Wants Menjadi Kriteria Ideal

Berdasarkan dua poros needs dan wants, ketika keduanya terpenuhi, maka figur tersebut adalah yang paling ideal bagi Prabowo. Ia membutuhkan figur dengan kapasitas teknokratis, keberanian mengoreksi kebijakan, serta kemampuan menjembatani kepentingan politik. Namun, pada saat bersamaan, figur tersebut diharapkan tetap patuh, tidak mengganggu stabilitas koalisi, dan tidak berkembang menjadi pesaing elektoral.

Tarik-menarik itu membuat pengalaman pemerintahan sebelumnya menjadi relevan untuk dibaca. Yoes membandingkan dua prototipe yang pernah mendampingi presiden, yakni Boediono pada era SBY dan Jusuf Kalla (JK).

Boediono merepresentasikan figur profesional dengan kapasitas ekonomi dan kredibilitas teknokratis yang kuat. Namun, menurut Yoes, model seperti itu belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan politik pemerintahan.

Sebaliknya, JK memiliki kombinasi kemampuan teknokratis dan kekuatan politik yang membuatnya relatif mampu menjembatani kepentingan presiden dengan partai-partai koalisi.

“Kalau tipenya kayak Pak Boediono, itu sulit untuk mencapai objektif yang tadi. Kalau tipenya kayak JK, itu akan ideal, karena JK punya approach yang cukup teknokratis, tapi pada saat yang bersamaan juga punya kekuatan politik untuk menjaga partai-partai koalisi tetap ada jalurnya,” urai Yoes.

Meski demikian, model JK pun bukan tanpa persoalan. Yoes mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan SBY, kuatnya posisi politik JK turut membuat presiden memiliki ruang gerak yang tidak selalu leluasa.

Perbandingan tersebut memperlihatkan dilema yang harus dihadapi Prabowo. Figur profesional seperti Boediono bisa menjawab kebutuhan teknokratis, tetapi belum tentu memiliki pengaruh politik yang cukup untuk menjaga koalisi. Sementara itu, figur dengan kapasitas politik seperti JK dapat membantu mengelola hubungan antarelite, tetapi berpotensi menghadirkan pusat kekuatan baru di dalam pemerintahan.

Di antara dua kutub itu, Yoes menyinggung kemungkinan figur jalan tengah seperti Pramono Anung atau Mahfud MD. Keduanya dapat dibaca sebagai contoh sosok yang memiliki pengalaman birokrasi sekaligus pemahaman terhadap dinamika politik.

Namun, contoh tersebut justru memperlihatkan betapa terbatasnya pilihan figur yang mampu memenuhi seluruh kriteria secara bersamaan.

Bagaimana dengan Kebutuhan Publik?

Penentuan wakil presiden memang berlangsung di antara presiden, partai politik, dan parlemen. Namun, dampak dari keputusan itu pada akhirnya akan diukur melalui kemampuan pemerintah menjawab persoalan sehari-hari warga.

Yoes menilai, harapan publik terhadap pemerintahan sesungguhnya bertumpu pada persoalan yang sangat konkret, terutama menyoal apa yang dapat membuat dapur mereka terus mengepul.

“Yang diinginkan publik sebenarnya kompleks dan berat, sifatnya sangat struktural, tapi pemerintah yang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Yang paling jadi perbincangan kan ekonomi. Harga barang yang lebih mahal, penyediaan lapangan kerja, itu dua isu yang paling jadi concern publik,” tuturnya.

Oleh karena itu, soliditas elite tidak dengan sendirinya menjamin kepuasan masyarakat. Koalisi yang kompak dan pemerintahan yang stabil hanya akan bermakna apabila mampu menghasilkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh publik.

“Prabowo berpikir di tataran stabilitas politik di tingkat elite. Publik merasa percuma kalau elitenya stabil, tapi enggak nembus ke masyarakat efeknya,” tegas Yoes.

Menjelang rapat paripurna MPR pada 2 Desember 2026, Prabowo memiliki ruang untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa pemerintahan.

Membaca rekam jejak kepemimpinan Prabowo, Yoes memperkirakan pilihan presiden kemungkinan akan lebih condong pada kepentingan personal.

“Kalau melihat track record-nya Pak Prabowo, kayaknya dia akan mendahulukan apa yang dia mau dibandingkan apa yang dia butuh,” pungkasnya.