Masuk tirto.id
tirto.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Selatan mengadukan tiga korporasi atas dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal konsesi. Polisi didesak serius mengusut kasus ini hingga penetapan tersangka.
Ketiga korporasi yang diadukan adalah PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH), PT Golden Blossom Sumatra (PT GBS), dan PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) Cinta Manis.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel Galang Suganda menjelaskan, langkah hukum ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial menggunakan citra satelit, dan investigasi lapangan yang dilakukan WALHI Sumsel sepanjang Agustus-Oktober 2026.
Berdasarkan hasil analisis spasial terhadap data hotspot di SiPongi Kementerian Kehutanan, pada periode itu tercatat sebanyak 17.753 titik berada di wilayah konsesi PT BMH, 1.134 titik di konsesi PT GBS, dan 312 titik hotspot di konsesi PTPN VII Cinta Manis.
Temuan WALHI Sumsel
Berdasarkan temuan hotspot dari data satelit, tim investigasi WALHI Sumsel melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi faktual di lapangan. Dalam pemantauan di wilayah konsesi PT BMH di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Ogan Komering Ilir, pada 14 September 2026, ditemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar.
Berdasarkan analisis spasial citra satelit periode 19 Agustus-1 Oktober 2026, luas areal terbakar pada lokasi pemantauan tersebut teridentifikasi mencapai sekitar 4.834 hektare. Lokasi kebakaran berada pada ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Pengukuran tinggi muka air di lokasi juga menunjukkan angka sekitar 110-120 centimeter.
Sementara di wilayah konsesi PT GBS di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, WALHI Sumsel melakukan pemantauan lapangan pada 13 September 2026. Tim menemukan dua sampel lokasi kebakaran.
Hasil analisis spasial citra satelit periode 1 Agustus-6 Oktober 2026, mengidentifikasi luas areal terbakar pada lokasi pemantauan mencapai sekitar 1.433 hektare lahan gambut.
Sementara itu di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, tim investigasi melakukan pemantauan pada 14-15 September 2026. Hasilnya ditemukan lima sampel lokasi kebakaran yang berada di areal tanaman tebu yang telah dipanen.
Tim juga menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan. Temuan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami oleh penyidik untuk mengetahui penyebab kebakaran dan prosedur operasional yang dilakukan perusahaan.
"Kami menilai temuan tersebut perlu dilihat dalam konteks riwayat kebakaran yang berulang di sejumlah wilayah konsesi perusahaan. Karena itu, tiga korporasi tersebut kami adukan ke Polda Sumsel," ungkap Galang Suganda, Sabtu (14/11/2026).
Galang mengatakan, berdasarkan analisis historis, wilayah konsesi PT BMH tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023.
Sementara di wilayah konsesi PT GBS teridentifikasi terjadi pada 2015, 2019, dan 2023. Adapun di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, riwayat kebakaran tercatat pada 2015, 2019, dan 2023.
"Dan pada tahun 2026, terjadi karhutla lagi di tiga perusahaan itu," kata dia.
Kondisi Ini Perlu Jadi Perhatian Serius
Menurut Galang, kondisi ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Kebakaran yang berulang di wilayah konsesi perusahaan menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana, dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup.
Aparat penegak hukum juga harus mendalami tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi, termasuk memastikan apakah langkah pencegahan, penanganan, serta pemulihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik juga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.
"Kami desak polisi mengusut penyebab karhutla di wilayah konsesi ketiga perusahaan itu, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian. Kami minta juga proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, berkeadilan, dan menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada publik," tegasnya.
Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic membenarkan adanya pengaduan dari WALHI Sumsel tersebut. Pengurus WALHI datang untuk konsultasi terkait temuan mereka di lapangan terkait karhutla.
"Ya, ada aduan dari WALHI Sumsel, belum masuk ke laporan polisi," singkat Ronni.
