Menuju konten utama

Kapan Wapres Baru Pengganti Gibran Dipilih dan Dilantik MPR?

MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wapres pengganti Gibran dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo.

Kapan Wapres Baru Pengganti Gibran Dipilih dan Dilantik MPR?
Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Foto/Dok. Sekretariat Presiden
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan mengenai kapan sosok penggantinya akan dipilih dan dilantik. Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden, melainkan harus melalui mekanisme pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses tersebut diawali dengan surat pemberitahuan dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima pengunduran diri wakil presiden.

Presiden kemudian diminta mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya. Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu di antara kedua calon tersebut. Setelah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, calon yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik oleh MPR sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mekanisme Pemilihan Wapres Baru Menurut UUD 1945

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong karena mengundurkan diri diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden." bunyi pasal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses pemilihan dimulai setelah MPR menerima surat pengunduran diri wakil presiden. MPR kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden sekaligus meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden baru.

Menurut Yusril, Presiden harus menyertakan berkas persyaratan pencalonan dari kedua kandidat sebelum MPR melaksanakan pemilihan. Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan menggelar sidang untuk menentukan satu orang yang akan mengisi jabatan wakil presiden hingga akhir masa jabatan pemerintahan berjalan.

Yusril menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak menerima surat dari Presiden yang berisi dua nama calon wakil presiden beserta persyaratannya untuk menyelenggarakan pemilihan.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," kata Yusril dikutip Antara (10/11/2026).

Berapa Lama Presiden Menyerahkan Dua Nama Calon Wapres?

Setelah menerima pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden, MPR akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua calon pengganti.

Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah.

Dengan demikian, Presiden Prabowo tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan Gibran. Ia harus mengajukan dua kandidat terlebih dahulu agar MPR dapat melakukan pemilihan sesuai mekanisme konstitusi.

Tahapan Pemilihan Wapres Baru

Setelah menerima dua nama calon dari Presiden, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk melaksanakan pemilihan. Mekanisme pemilihan tersebut diatur dalam Pasal 46 UU MD3.

Dalam sidang tersebut, kedua calon wakil presiden harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum proses pemungutan suara dilakukan. Selanjutnya, anggota MPR akan memilih satu di antara dua kandidat yang telah diajukan Presiden.

Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Namun, apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan mengulang pemilihan sebanyak satu kali.

Jika pemungutan suara ulang masih menghasilkan jumlah suara yang sama, keputusan akhir diserahkan kepada Presiden. Dalam kondisi tersebut, Presiden berhak memilih salah satu dari dua calon yang sebelumnya telah diusulkan.

Kapan Wapres Baru Dilantik?

Setelah proses pemilihan selesai dan satu kandidat ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, tahapan berikutnya adalah pelantikan. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU MD3, MPR melantik wakil presiden terpilih melalui sidang paripurna.

“MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.” bunyi pasal tersebut.

Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak otomatis langsung menjalankan tugas sebagai wakil presiden tanpa melalui tahapan pelantikan. MPR terlebih dahulu menetapkan hasil pemilihan, kemudian melaksanakan pelantikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Mengenai tanggal pelantikan, belum ada kepastian karena harus menunggu proses pengajuan dua nama oleh Presiden, penjadwalan sidang paripurna, hingga pelaksanaan pemilihan di MPR. Seluruh rangkaian pemilihan harus memperhatikan batas waktu konstitusional, yakni paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.

Baca juga artikel terkait GIBRAN atau tulisan lainnya dari Prihatini Wahyuningtyas

tirto.id - Flash News
Kontributor: Prihatini Wahyuningtyas
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra