Dosen Teknik UPI Bandung Ditahan terkait Korupsi Proyek Gedung

tirto.id - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung senilai Rp52,48 miliar.

Dua tersangka tersebut, yakni Budi Kudwadi, dosen Fakultas Pendidikan Teknik Industri (FPTI) UPI sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.

Pembangunan gedung tersebut bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) yang dialokasikan dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Nilai kontrak awal pekerjaan tersebut mencapai Rp47.165.742.000. Kemudian, berubah menjadi Rp52,48 miliar setelah adanya adendum pekerjaan tambah kurang. Jangka waktu pelaksanaan juga berubah menjadi 231 hari kalender atau sampai 20 Januari 2025

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, menjelaskan pekerjaan proyek dilaksanakan PT Arkindo sebagai penyedia jasa atau kontraktor yang ditetapkan melalui proses lelang. Berdasarkan dokumen kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024, kontrak ditandatangani Budi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DWR selaku penyedia jasa yang menjabat Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 210 hari kalender, dengan batas penyelesaian pada 30 Desember 2024.

Dalam pelaksanaan pekerjaannya, DWR diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu (bodong) yang diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri. Sri menjelaskan dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.

“Sementara itu, BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank mengenai keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak,” kata Sri dalam keterangan resmi diterima kontributor Tirto, Jumat (13/11/2026).

Sri menjelaskan pekerjaan yang dilakukan DWR mengalami deviasi minus, sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, progres fisik pekerjaan hanya mencapai 75,34 persen atau masih terdapat kekurangan sebesar 24,66 persen.

Sri menambahkan meski mengalami deviasi minus, Budi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap merealisasikan pembayaran 100 persen dari nilai kontrak kepada DWR. Padahal, pekerjaan yang terpasang saat pembayaran baru mencapai 75,34 persen.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20.

Kejati Jabar memeriksa Budi selama sekitar enam jam sebelum ditahan. Budi ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.

Sementara itu, DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta telah diperiksa pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena DWR sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.

Keduanya disangkakan dengan pasal primer, Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Lalu, subsider Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.