Masuk tirto.id
tirto.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan menuntut dua mantan direktur PT Semen Baturaja (SMBR) dengan tuntutan 11 tahun penjara dugaan korupsi kerja sama distribusi semen pada PT SMBR. Kedua terdakwa itu, yakni M Jamil selaku mantan Direktur Pemasaran sekaligus Direktur Keuangan PT SMBR (Persero) dan Dede Parasade sebagai mantan Direktur Keuangan PT SMBR.
Selain Jamil dan Dede, JPU juga menuntut terdakwa Djie A Lie Alianto sebagai Direktur PT Kapuas Musi Madelin (KMM) dituntut 13 tahun penjara. Perbuatan ketiga terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp74,3 miliar.
Selain hukuman badan, terdakwa Dede Parasade juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta. Jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.
Terdakwa Djie A Lie Alianto dituntut membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp74 miliar. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara tambahan selama tujuh tahun. JPU juga menuntut perampasan barang bukti berupa alat berat milik terdakwa Djie A Lie Alianto sebagai bagian dari upaya penggantian kerugian keuangan negara.
Tuntutan JPU sesuai dengan dakwaan primair, yakni Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP juncto ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan pernyataan ketiga terdakwa selama persidangan dinilai berbelit-belit.
"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa M Jamil dan Dede Parasade dengan pidana penjara selama 11 tahun dan terdakwa Djie A Lie Alianto pidana penjara selama 13 tahun," kata JPU Kejati Sumsel saat membacakan tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor PN Palembang, Kamis (12/11/2026).
Usai mendengar tuntutan, ketiga terdakwa melalui penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Ali Murdiat ini ditunda pekan depan.
Dalam surat dakwaan, JPU menyebut perkara ini bermula dari kerja sama pendistribusian semen antara PT SMBR Tbk dan PT Kapuas Musi Madelin berdasarkan Akta Nomor 132 tanggal 16 Januari 2017 yang kemudian mengalami perubahan melalui Akta Nomor 20 Tahun 2020. Selama menjabat sebagai direksi PT SMBR, terdakwa M Jamil dan Dede Parasade memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan kerja sama distribusi semen.
Terdakwa M Jamil memerintahkan penerbitan surat dukungan kepada PT KMM untuk memperoleh pekerjaan penyediaan semen untuk proyek pembangunan jalan Tol Pematang Pangggang-Kayuagung milik PT Waskita Karya Tbk. Dalam perjalanannya, ketiga terdakwa diduga secara bersama-sama melakukan penyimpangan dalam kerja sama distribusi semen yang berlangsung sejak 2018 hingga 2022.
Rangkaian kebijakan distribusi dan fasilitas penebusan semen membuat utang PT SMBR terus membengkak. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, PT SMBR Tbk yang merupakan perusahaan milik negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp74,3 miliar.
Penulis: Irwanto
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
