Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan bahaya oligarki ekonomi dan oligarki politik yang berpotensi merusak keadilan serta memecah belah persatuan bangsa.
Peringatan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam agenda yang berlangsung di Kampus Universitas Muhammadiyah Palu itu, Haedar menyoroti ancaman ketimpangan sosial akibat penguasaan kekayaan nasional yang hanya berputar di tangan segelintir kelompok.
“Jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Dan inilah yang melahirkan oligarki ekonomi. Poin pentingnya kebersamaan persatuan dan keadilan akan rusak ketika ini langgeng. Ketika kesenjangan sosial ekonomi ini tetap menganga karena ada oligarki ekonomi,” ujar Haedar.
Tak hanya di sektor ekonomi, Haedar juga menyoroti tajam bahaya oligarki di ranah politik.
Ia menegaskan demokrasi Indonesia semestinya dijalankan berdasarkan nilai agama, budaya luhur, dan sila keempat Pancasila, bukan dikuasai oleh pihak-pihak yang serakah akan kekuasaan.
“Oligarki politik itu sering membawa pada kehidupan kebangsaan yang mudah retak bahkan bisa terjadi pecah belah. Maka demokrasi kita semestinya demokrasi yang tetap menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan luhur bangsa dan Pancasila pasal atau sila keempat,” tegasnya.
“Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita hilang hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik. Dan kalau ada sekelompok apapun yang ingin menguasai politik Indonesia yang kategorinya lapar politik maka rusaklah persatuan,” imbuh Haedar.
Sejalan dengan peringatan atas bahaya oligarki tersebut, Haedar memuji komitmen Presiden Prabowo dalam menegakkan konstitusi dan memerangi praktik keserakahan para "vampir ekonomi" yang menyengsarakan masyarakat.
“Kami tidak terbiasa untuk memuji kalau tidak realitas itu yang terjadi. Komitmen bapak kuat, saya baca buku yang bapak beri, ada tiga selama Indonesia masih menggadaikan kekuatannya pada asing misalkan Indonesia akan tetap rapuh itu kata bapak. Di Klaten tahun lalu bapak mengatakan, yang merusak Indonesia adalah vampir ekonomi,” tutur Haedar.
Atas dasar itu, Haedar menyatakan apresiasi dan dukungan penuh Muhammadiyah terhadap langkah Presiden Prabowo dalam mereformasi kebijakan politik sumber daya alam agar cabang-cabang ekonomi strategis kembali dikuasai oleh negara.
“Terakhir bapak mencoba melakukan reformasi kebijakan politik sumber daya alam, di mana sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis dikuasai negara. Dan toh kalau nanti distribusi pada para pengusaha nasional yang sejalan dengan cita-cita nasional dan komitmen bapak, maka kami beri apresiasi dan kami membersamai bapak,” kata Haedar.
Ia turut mengingatkan kembali pemikiran Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, mengenai roh keadilan ekonomi dalam konstitusi.
“Kata Bung Hatta, Pasal 33 itu punya spirit politik kemakmuran bersama untuk rakyat Indonesia dan menolak segala bentuk individualisme, liberalisme, dan kapitalisme rakus,” sambungnya.
Mengutip pandangan tokoh kemerdekaan sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1942–1953, Ki Bagus Hadikusumo, Haedar menyebut kerakusan di bidang ekonomi dan politik berakar dari hawa nafsu yang jahat.
Ia pun meyakini keberanian kebijakan Prabowo akan membawa bangsa ini tetap berada di jalur konstitusional yang benar.
"Maka, saya yakin kebijakan-kebijakan bapak untuk melakukan langkah-langkah imperatif yang berani insyaallah selain tetap membawa arah bangsa ini sesuai konstitusi tetapi juga diberkahi Allah dan itu Siratal Mustaqim dalam kehidupan kebangsaan,” terang Haedar.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Dipna Videlia Putsanra
