Masuk tirto.id
tirto.id - Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengajukan nama kadernya untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Penjelasan ini merespons isu santernya nama AHY dalam bursa calon wapres pengganti.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulannya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujar AHY di hadapan awak media.
AHY menjelaskan, keputusan ini telah sesuai dengan Konstitusi Partai Demokrat dan diambil setelah dirinya berkonsultasi langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain memastikan posisi partainya, AHY mengajak seluruh lapisan masyarakat dan elite politik untuk menjaga kondusifitas serta memberikan ruang seluas-luasnya agar proses ketatanegaraan dapat berjalan tertib dan lancar.
Ia menekankan, dinamika politik pascamundurnya Gibran tidak boleh mengorbankan kerja-kerja kabinet maupun agenda pembangunan nasional yang berdampak langsung pada rakyat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tegas Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.
Menutup pernyataannya, AHY meminta publik maupun para pengamat untuk tidak membangun asumsi-asumsi liar di luar mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
“Pesan kami sederhana. Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” pungkas AHY.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Siti Fatimah
