Masuk tirto.id
tirto.id - Penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatra Selatan menetapkan satu tersangka dugaan mark up pengadaan lahan pembangunan kolam retensi di Palembang. Kerugian negara dalam korupsi ini ditaksir Rp39,8 miliar.
Tersangka adalah inisial EI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek. Penetapan status itu setelah penyidik menemukan alat bukti dan melakukan serangkaian penyelidikan.
"Benar, kita tetapkan PPK proyek inisial EI sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kolam retensi," ungkap Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic, Sabtu (14/11/2026).
Dalam proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang ini, perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara sekitar Rp39,8 miliar.
Proyek tersebut dilakukan untuk pembebasan lahan rawa seluas 44.000 meter persegi di Jalan Noerdin Pandji, Sukarami, Palembang, tahun anggaran 2020-2022.
Dalam kesepakatan, lahan yang dibebaskan dinilai dengan harga Rp995 ribu per meter per segi. Realisasinya, tersangka diduga hanya membayar ganti rugi Rp250 ribu per meter persegi, bahkan sejumlah pemilik lahan hanya menerima Rp50 ribu meter per segi.
"Dari situlah muncul dugaan mark up atau penggelembungan harga dalam laporan pengadaan lahan," kata dia.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 68 saksi dan 2 ahli. Laporan kerugian keuangan negara telah diterima dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel pada Oktober 2024.
"Kita masih lakukan pengembangan sambil menunggu proses penelitian terhadap berkas oleh kejaksaan," pungkasnya.
Penulis: Irwanto
Editor: Dipna Videlia Putsanra
