Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar mewajibkan seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memberikan porsi keuntungan minimal 70 persen kepada negara.
Kebijakan tegas ini diberlakukan guna memastikan kekayaan alam dikelola untuk kepentingan mayoritas bangsa Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan, investor tetap diperbolehkan menanamkan modal apabila pemerintah membutuhkan pembiayaan.
Namun, setelah modal investasi tersebut kembali, porsi keuntungan mayoritas wajib dinikmati bangsa Indonesia, dan ia yakin manfaat aturan ini akan mulai terasa dalam beberapa bulan ke depan.
Selain mengatur pembagian hasil tambang, Kepala Negara mewajibkan seluruh aktivitas ekspor komoditas dilakukan melalui satu pintu lewat lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Langkah ini diambil menyusul laporan para gubernur mengenai adanya berbagai persoalan serta celah kecurangan di sejumlah daerah.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” tegasnya.
Pengetatan aturan di sektor sumber daya alam ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan Prabowo terhadap perilaku sebagian pengusaha selama puluhan tahun terakhir.
Ia menyoroti pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU), IUP, hingga Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah menerima fasilitas dari bupati, gubernur, maupun menteri, tetapi melarikan keuntungannya ke luar negeri.
“Kalau minta, ngaku, 'Saya warga negara Indonesia.' Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” ungkap Prabowo.
Prabowo pun meminta masyarakat yakin bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat. Ia menegaskan pemerintah tidak akan lagi membiarkan kekayaan nasional dikeruk tanpa memberikan dampak nyata bagi rakyat.
“Indonesia cukup besar kekayaannya, dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” tambahnya.
Sebagai mandataris yang disumpah di hadapan rakyat, Prabowo bertekad menggunakan sisa masa jabatannya untuk meluruskan kembali sistem ekonomi yang dinilainya sempat menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Ia mengingatkan adanya pihak-pihak yang berupaya menghilangkan kedua pasal amanat pendiri bangsa tersebut.
“Harus kita tegakkan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kekeluargaan, Saudara-saudara. Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita,” tutur Prabowo.
Ia pun bersyukur kini arah kebijakan ekonomi nasional kembali berorientasi pada asas kebersamaan dalam Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan negara benar-benar kembali ke tangan publik.
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Dipna Videlia Putsanra
