Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan tambang ilegal yang marak beroperasi di Tanah Air. Secara khusus, ia mengungkapkan keberadaan sebuah tambang emas yang nekat beroperasi selama delapan tahun tanpa mengantongi izin resmi.
"Ada satu tambang yang sudah beroperasi 8 tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kg emas. 1 tahun kan berarti 6 ton," kata Prabowo saat memberikan sambutan di acara HUT Nasdem, di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam.
Prabowo mengalkulasi, dengan volume produksi 6 ton emas per tahun, nilai ekonomi yang diraup dari tambang ilegal tersebut ditaksir mencapai 800 juta dolar AS, atau hampir menyentuh angka Rp15 triliun.
Nilai fantastis tersebut, lanjut Prabowo, sejatinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan rakyat apabila dikelola secara sah, salah satunya untuk membiayai pembangunan ribuan gedung sekolah di berbagai daerah.
Kepala Negara mengecam keras praktik culas tersebut dan melabelinya sebagai bentuk perampokan kekayaan alam, mengingat pengelola tambang sama sekali tidak menyetorkan pajak maupun royalti kepada kas negara.
"Saya tahu kok merampok itu salah. Menipu itu salah. Ada yang merampok kekayaan negara. Ada yang tambang ilegal, kan itu ngerampok. Tidak bayar pajak, tidak bayar royalti. Lapor aja enggak," ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pada masa pemerintahannya, aparat penegak hukum diinstruksikan untuk menindak tegas kejahatan semacam itu demi menyelamatkan masa depan anak bangsa.
Ia pun mengaku tidak akan ambil pusing apabila langkah penertiban tersebut berujung pada makian atau hujatan dari pihak-pihak yang merasa terganggu.
Sorotan tajam Presiden terhadap kejahatan pertambangan ini selaras dengan langkah penindakan yang kini tengah berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Saat ini, korps Adhyaksa tersebut tengah menyidik kasus dugaan korupsi tambang nikel ilegal yang dikendalikan pengusaha Arif Kurniawan lantaran beroperasi tanpa izin resmi.
Dalam konstruksi dugaan tindak pidana tersebut, teridentifikasi sejumlah perusahaan—meliputi PT BSC, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMIT, dan PT AD—yang mengeruk nikel secara ilegal di Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2017–2025. Operasional jejaring korporasi tersebut diduga kuat dikendalikan langsung oleh Arif Kurniawan selaku pemilik manfaat (beneficial owner).
Sejauh ini, tim penyidik Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (PT BSJ) sebagai tersangka korporasi. Perusahaan yang juga dikendalikan oleh Arif Kurniawan tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap beroperasi mengeruk sumber daya sejak 2013 hingga 2025 meski izin usahanya telah kedaluwarsa.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Mochammad Fajar Nur
