Indeks Tambang

News Plus
Kamis, 23 Juli

Sengkarut Izin Tambang Ormas di Pusaran Putusan Baru MK

Putusan MK ubah aturan main konsesi tambang ormas keagamaan. Di saat Bahlil sebut izin aman, pakar hukum desak evaluasi total.
Hukum
Kamis, 16 Juli

Riset Auriga: 98,5 % Pelaku Kasus SDA Divonis, tapi Tetap Subur

Kejahatan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) menjadi jenis perkara terbanyak dengan jumlah 43,11 persen dari total kasus.
Hukum
Rabu, 15 Juli

Kasus Tambang Samin Tan, Kerugian Negara Capai Rp17,7 Triliun

Penyidik Kejagung masih terus menelusuri aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara kasus tambang itu.
Ekonomi
Selasa, 14 Juli

Freeport Ramal Setoran untuk RI Naik Jadi US$4,7 Miliar di 2027

Freeport memproyeksikan setoran ke negara naik menjadi 4,7 miliar dolar pada 2027 seiring pemulihan produksi Grasberg pascalongsor 2025.
Aktual Dan Tren
Senin, 13 Juli

MDKA Tingkatkan Sumber Daya Porfiri Gua Macan hingga 25%

Estimasi sumber daya Gua Macan naik menjadi 276 juta ton, mengandung 2 juta ons emas dan 430 ribu ton tembaga.
Ekonomi
Rabu, 17 Jun

ESDM Buka Suara soal Isu PHK di Smelter Imbas RKAB Dipangkas

Kementerian ESDM siapkan revisi RKAB sektor pertambangan menyusul isu PHK di sejumlah smelter.
Ekonomi
Jumat, 5 Jun

ESDM Kaji Skema Gross Split Tambang 70 Persen untuk Negara

Kementerian ESDM akan membawa skema gross split hasil mineral kepada Presiden Prabowo Subianto di Rapat Sidang Kabinet.
Sosial Budaya
Sabtu, 30 Mei

PT PMM Bantah Selundupkan Barang Tambang Terlarang

PT Putraprima Mineral Mandiri bantah selundupkan ekspor barang tambang dilarang. Pihaknya juga menolak disebut tidak kooperatif soal pembukaan kontainer.
Hukum
Jumat, 22 Mei

Kejagung Sebut PT QSS Menambang Pakai IUP Milik Perusahaan Lain

Kejagung menyatakan PT QSS seharusnya tidak memenuhi persyaratan mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagaimana SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Ekonomi
Rabu, 13 Mei

Bahlil dan Purbaya Matangkan Skema Royalti-Pajak Ekspor Tambang

Dengan skema yang lebih matang, pengenaan tarif royalti baru dan pajak ekspor diharapkan menciptakan keseimbangan keuntungan negara dan sektor swasta.
Ekonomi
Senin, 11 Mei

Bahlil Tunda Kenaikan Royalti Tambang usai Dapat Saran Pengusaha

Bahlil tangguhkan royalti tambang untuk menyusun formulasi yang lebih ideal, menyusul masukan dari publik dan pelaku usaha.
Ekonomi
Jumat, 17 Apr

Restitusi Pajak Diperketat, Pengusaha Sawit dan Tambang Teriak

Pengusaha khawatir harus mencari dana talangan untuk pembayaran PPN hingga operasional jika restitusi pajak tidak dapat segera dicairkan.
Hukum
Kamis, 16 Apr

Kejagung Sita Rp1,5 M dari Ketua Ombudsman di Kasus Nikel Sultra

Hery ditangkap pada Rabu (15/4/2026) malam saat penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di rumah pribadinya dan menahan selama 20 hari.
Aktual Dan Tren
Kamis, 9 Apr

HUT ke-59 Freeport: Perkuat Operasi Aman & Berkelanjutan

Penguatan aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan setelah insiden yang terjadi.
Ekonomi
Senin, 6 Apr

Cadangan Mineral MDKA Melonjak, Emas Naik 81%

Peningkatan cadangan turut memperkuat umur tambang (mine life) dan memberikan visibilitas produksi jangka panjang MDKA.
Ekonomi
Senin, 6 Apr

Cadangan Nikel MBMA Naik 48 Persen di Akhir 2025

Basis cadangan yang lebih kuat ini memberikan kepastian pasokan bijih nikel untuk mendukung keberlanjutan tambang dan fasilitas pengolahan hilir MBMA.
Hukum
Sabtu, 28 Mar

Samin Tan Ditahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi IUP Tambang

Samin Tan langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Ekonomi
Jumat, 27 Mar

ESDM Sahkan RKAB 580 Perusahaan Batu Bara & 150 Perusahaan Nikel

Persetujuan RKAB batu bara hampir rampung, meskipun masih ada beberapa perusahaan yang dalam tahap penyelesaian.
Hukum
Senin, 2 Mar

Satgas PKH Dalami Pelanggaran Perusahaan Tambang Sherly Tjoanda

Saat ini, Satgas PKH masih melakukan verifikasi perusahaan tambang milik Sherly Tjoanda.
Hukum
Sabtu, 28 Feb

Satgas PKH Segel Area Operasional Tambang PT Mineral Trobos

Barita menyebut tim Satgas PKH bekerja dengan sistem terukur, akuntabel dan transparan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025.