Indeks Tambang

Kementerian ESDM akan membawa skema gross split hasil mineral kepada Presiden Prabowo Subianto di Rapat Sidang Kabinet.

PT Putraprima Mineral Mandiri bantah selundupkan ekspor barang tambang dilarang. Pihaknya juga menolak disebut tidak kooperatif soal pembukaan kontainer.

Kejagung menyatakan PT QSS seharusnya tidak memenuhi persyaratan mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagaimana SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Dengan skema yang lebih matang, pengenaan tarif royalti baru dan pajak ekspor diharapkan menciptakan keseimbangan keuntungan negara dan sektor swasta.

Bahlil tangguhkan royalti tambang untuk menyusun formulasi yang lebih ideal, menyusul masukan dari publik dan pelaku usaha.

Pengusaha khawatir harus mencari dana talangan untuk pembayaran PPN hingga operasional jika restitusi pajak tidak dapat segera dicairkan.

Hery ditangkap pada Rabu (15/4/2026) malam saat penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di rumah pribadinya dan menahan selama 20 hari.

Penguatan aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan setelah insiden yang terjadi.

Peningkatan cadangan turut memperkuat umur tambang (mine life) dan memberikan visibilitas produksi jangka panjang MDKA.

Basis cadangan yang lebih kuat ini memberikan kepastian pasokan bijih nikel untuk mendukung keberlanjutan tambang dan fasilitas pengolahan hilir MBMA.

Samin Tan langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Persetujuan RKAB batu bara hampir rampung, meskipun masih ada beberapa perusahaan yang dalam tahap penyelesaian.

Saat ini, Satgas PKH masih melakukan verifikasi perusahaan tambang milik Sherly Tjoanda.

Barita menyebut tim Satgas PKH bekerja dengan sistem terukur, akuntabel dan transparan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025.

Danantara berperan strategis untuk memastikan seluruh inisiatif selaras dengan agenda hilirisasi nasional serta memperkuat rantai pasok mineral kritis.

Evaluasi izin tambang emas Martabe sebelumnya dilakukan untuk memastikan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim investasi nasional.

Perminas dibentuk untuk mengelola mineral kritis dan tak tergabung dalam holding pertambangan MIND ID.

Disebut bakal kelola tambang rampasan Satgas PKH, Perminas hadapi beragam potensi masalah. Siapa saja manajemen di baliknya?

Yulius mengungkapkan bahwa peredaran sianida di wilayah tambang saat ini dalam kondisi tak terkendali atau lepas liar sehingga perlu diatur.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasko Ruseimy, mengakui adanya selisih yang besar, bahkan menyebut angka usulan awal yang jauh lebih tinggi, yakni 495 blok.