Indeks Tambang

Danantara berperan strategis untuk memastikan seluruh inisiatif selaras dengan agenda hilirisasi nasional serta memperkuat rantai pasok mineral kritis.

Evaluasi izin tambang emas Martabe sebelumnya dilakukan untuk memastikan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim investasi nasional.

Perminas dibentuk untuk mengelola mineral kritis dan tak tergabung dalam holding pertambangan MIND ID.

Disebut bakal kelola tambang rampasan Satgas PKH, Perminas hadapi beragam potensi masalah. Siapa saja manajemen di baliknya?

Yulius mengungkapkan bahwa peredaran sianida di wilayah tambang saat ini dalam kondisi tak terkendali atau lepas liar sehingga perlu diatur.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasko Ruseimy, mengakui adanya selisih yang besar, bahkan menyebut angka usulan awal yang jauh lebih tinggi, yakni 495 blok.

Perminas merupakan BUMN baru yang dibentuk Danantara untuk mengelola tambang yang diambilalih Satgas PKH.

Keputusan penutupan operasi diumumkan setelah proses pencarian oleh Tim SAR tidak menemukan tiga korban yang dikabarkan terjebak.

Sampai saat ini, petugas gabungan belum bisa masuk area tambang karena kadar gas CO masih di atas ambang batas aman.

KPK mendalami dugaan aliran uang dari tersangka suap pemeriksaan pajak KPP Madya Jakarta Utara ke Kantor Pusat DJP Kemenkeu.

Antam menyatakan video yang beredar merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis di area tambang bawah tanah yang telah diantisipasi sesuai prosedur.

Luhut juga membantah kabar memiliki izin usaha pertambangan (IUP) maupun saham di Morowali dan meminta penuduh membuktikan tudingan tersebut.

KPK ungkap suap pemeriksaan pajak dengan modus “all in” di KPP Madya Jakut. Pajak perusahaan tambang dipangkas dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar.

Investigasi AJI dan KKJ menemukan fakta Royman M. Hamid tak sedang melakukan peliputan saat pembakaran kantor PT RCP di Morowali.

INCO terpaksa setop produksi imbas perubahan skema RKAB. Berpotensi ganggu iklim investasi, persiapan transisi kebijakan Kementerian ESDM dipertanyakan.

Mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman bisa kembali dijerat jika ditemukan bukti-bukti baru terkait dugaan korupsi yang dilakukannya.

KPK memastikan mendukung penuh langkah Kejagung dalam pelaksanaan penanganan perkara Konawe Utara.

Hal ini menyusul koreksi terhadap sejumlah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan perusahaan tambang untuk tahun 2026 oleh Kemeterian ESDM.

ICW menyoroti minimnya keterbukaan KPK dalam menyampaikan informasi terkait SP3 tersebut.

Berikut ini hasil Musyawarah Warga NU di rumah Gus Dur soal polemik yang terjadi di dalam tubuh PBNU, terutama yang muncul setelah konsensi tambang.