Kisruh FFI dan PSSI di Tengah Prestasi Timnas Futsal Indonesia

tirto.id - Kisruh Federasi Futsal Indonesia (FFI) memasuki babak baru setelah PSSI memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024–2028. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang beredar, Kamis (12/11/2026).

PSSI sekaligus menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco), Vivin Cahyani Sungkono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Keputusan itu merupakan puncak konflik internal yang bermula dari pemberhentian Sekretaris Jenderal (Sekjen) FFI, Budi Setiawan, oleh Michael pada Rabu (4/112026).

Langkah tersebut memicu desakan Kongres Luar Biasa (KLB) dari klub peserta Pro Futsal League (PFL) dan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP), hingga pengunduran diri lima anggota Exco.

Di tengah polemik, muncul pertanyaan mengenai dasar kewenangan PSSI memberhentikan ketua umum federasi. Terlebih, FFI sedang berada dalam periode pencapaian prestasi tim nasional, termasuk keberhasilan Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026 untuk pertama kalinya.

Menanggapi pemberhentian dari jabatan Ketum FFI, Michael menolak keputusan PSSI tersebut. Ia menganggap kepengurusan yang dipimpinnya masih sah berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," kata Michael, dikutip Antara pada Kamis (12/11) malam.

Michael mengaku belum berkomunikasi langsung dari PSSI. Ia juga menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila penunjukan Vivin sebagai Plt benar-benar dilaksanakan.

"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ujarnya.

Dalam SK tersebut, PSSI menyebut telah menerima 48 permohonan KLB, terdiri atas 20 klub dan 28 AFP. Jumlah itu diklaim memenuhi ketentuan minimal dua pertiga pemilik hak suara untuk menyelenggarakan KLB.

Pemecatan Sekjen FFI Memicu Desakan KLB

Konflik FFI bermula ketika Michael menerbitkan SK Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026 pada Rabu (4/11/2026) untuk memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekjen. Michael menyebut keputusan itu merupakan bagian dari penataan organisasi dan penguatan efektivitas kepemimpinan.

"Organisasi harus terus berkembang dan bergerak maju. Setiap keputusan kepemimpinan harus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu," kata Michael dalam keterangan resminya, dikutip Antara.

Namun, Budi mempersoalkan prosedur pemberhentiannya. Menurutnya, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekjen asosiasi harus mengacu pada Statuta PSSI dan regulasi terkait, termasuk persetujuan resmi PSSI.

"Kalau itu tidak dikirimkan ke PSSI, itu namanya mengambil jalan sendiri dan kalau tidak ada persetujuan dari PSSI, berarti surat pemberhentian itu tidak berlaku," tegas Budi pada Kamis (5/11/2026).

Budi juga mengungkapkan keterbatasan akses terhadap informasi operasional dan administratif selama sekitar lima bulan menjabat Sekjen FFI. Salah satunya laporan keuangan yang mencakup pemasukan, pengeluaran, dan penggunaan dana organisasi. Ia turut mempersoalkan mekanisme kontrak kerja pegawai profesional di FFI.

Budi menyebut desakan KLB datang dari sejumlah anggota, mulai dari AFP hingga klub PFL, PFL 2, Women's Pro Futsal League (WPFL), dan Liga Nusantara.

"KLB itu bukan barang haram di setiap organisasi terbuka. PSSI maupun futsal ini adalah organisasi terbuka yang seluruh anggotanya memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri," ujarnya.

Desakan tersebut menguat setelah sejumlah klub menggelar konferensi pers pada Senin (9/11/2026). Mereka menuntut evaluasi tata kelola organisasi dan kompetisi.

Tujuh klub menghadiri deklarasi secara langsung, yakni Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, dan Proton FC.

Sementara itu, Nanzabi, Mimika, dan Unggul FC tidak hadir, tetapi telah mengirimkan surat dukungan terhadap pelaksanaan KLB.

Asisten Manajer Bintang Timur Surabaya, Andhika Amorinno, menyebut persoalan jadwal kompetisi menjadi salah satu keluhan klub.

"Kami mendukung KLB karena hal ini merupakan keresahan yang sudah lama kami rasakan. Hal tersebut juga sudah berulang kali kami sampaikan. Namun, selama 3 tahun kepengurusan ini, belum ada perubahan berarti, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun kompetisi," kata Andhika, dikutip Antara.

Ia menambahkan, jadwal pertandingan kerap diumumkan terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan.

"Salah satu masalahnya adalah jadwal kompetisi yang sering baru keluar 2 minggu atau 1 bulan sebelum pertandingan dimulai. Padahal, kami juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan berbagai hal," ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Ketua Umum AFP Jawa Timur, Arief Anton Sujarwo. Ia mengaku telah mengirimkan surat kepada PSSI untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap FFI, terutama terkait komunikasi pusat dan daerah.

"Kasihan teman-teman daerah ini, banyak program yang harus mereka jalankan, sedangkan kontribusi yang diberikan oleh federasi terhadap kita nol bahkan. Tapi demi futsal kita coba jalan," kata Arief.

Gejolak juga diikuti pengunduran diri lima anggota Exco, yakni Andri Paranoan, Celni Pita Sari, Wibi Andrino, Dimas Bagus Kurniawan, dan Herman.

Di sisi lain, Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, mengingatkan bahwa KLB harus mengikuti AD/ART hasil Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Menurutnya, permohonan tertulis minimal dua pertiga pemilik suara harus diajukan dan diverifikasi melalui mekanisme internal FFI.

"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," kata Deny, dikutip Antara.

Diketahui, Michael telah menyatakan akan menempuh jalur hukum. Jika sengketa berlanjut, keabsahan prosedur pemberhentian, dasar penerbitan SK, dan kedudukan Plt akan menjadi persoalan utama.

Kemudian pada Jumat (13/11/2026), Michael juga meminta PSSI memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi persoalan yang menjadi dasar keputusan tersebut.

"Saya berharap jika memang ada hal-hal yang memang dirasa perlu untuk saya klarifikasi, panggil saya. Saya siap dipanggil (untuk) menjelaskan apa pun pertanyaan dari A sampai Z secara terbuka, panggil saya," kata Michael seperti dilansir Antara, Jumat (13/11/2026).

Prestasi Timnas dan Keberlanjutan Pembinaan

Pergantian kepengurusan FFI menjadi perhatian karena berlangsung ketika futsal Indonesia tengah mencatatkan sejumlah prestasi internasional.

Di bawah kepemimpinan Michael, Timnas Futsal Putra Indonesia menjuarai Piala AFF Futsal 2024, meraih medali emas SEA Games 2025, dan mencapai final Piala Asia Futsal 2026 untuk pertama kalinya. Indonesia akhirnya harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Iran melalui adu penalti.

Federasi juga mengembangkan agenda internasional melalui Four Nations Series yang menghadirkan Jepang, Argentina, Arab Saudi, Belanda, Latvia, dan Tanzania.

Timnas Futsal Indonesia turut menjalani pemusatan latihan dan pertandingan uji coba di Spanyol pada Agustus 2026 serta mengikuti Copa das Nações de Futsal di Brasil pada Oktober 2026.

Meski begitu, prestasi tim nasional tidak otomatis menggambarkan seluruh kondisi tata kelola federasi. Keluhan klub mengenai jadwal kompetisi, komunikasi dengan daerah, dan akses laporan keuangan menunjukkan persoalan organisasi yang perlu diselesaikan secara terpisah.

PSSI menyatakan penunjukan Plt bertujuan menjaga keberlangsungan organisasi, kompetisi, dan pembinaan futsal nasional. Namun, pergantian kepengurusan yang disertai sengketa hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, penyelenggaraan KLB tidak hanya penting untuk menentukan kepengurusan baru, tetapi juga memastikan pembenahan organisasi berlangsung sesuai AD/ART.

Kembali ke Regulasi

Pengamat olahraga sepak bola, Anton Sanjoyo atau kerap disapa Bung Joy, menilai keputusan kongres yang menetapkan Michael Sianipar sebagai Ketua Umum FFI periode 2024–2028 semestinya hanya dapat dibatalkan melalui kongres, bukan mekanisme lain di bawahnya.

"Apa yang diputuskan oleh kongres (terpilihnya Michael Sianipar) harus dibatalkan oleh kongres juga, bukan oleh mekanisme lain di bawah kongres. Hal ini ada dalam Statuta PSSI. Mosok Erick dkk gak paham soal ini?" kata Bung Joy kepada Tirto, Jumat (13/11/2026).

Meski demikian, Bung Joy mengaku tidak mengikuti secara mendalam dinamika internal organisasi FFI. Ia hanya mengetahui pemberhentian Michael Sianipar yang menurutnya tidak melalui kongres.

Namun, apabila menggunakan pendekatan organisasi, Bung Joy menilai penyelesaian konflik kepengurusan harus mengikuti mekanisme internal FFI karena federasi tersebut memiliki AD/ART sendiri.

"Harus pakai mekanisme internal federasi futsal karena mereka punya AD/ART sendiri," katanya.

Menurut Bung Joy, anggota FFI dapat mengajukan permohonan KLB. Jika mendapat dukungan dua pertiga anggota pemilik suara, setelah itu KLB dapat digelar untuk memilih ketua umum baru. Ia menegaskan, khusus untuk pergantian ketua umum, proses tersebut tidak dapat dilakukan tanpa KLB.

"Untuk ketum saja, tanpa KLB penggantian ketum tidak sah," tegasnya.

Senada dengan itu, Pengamat olahraga sepak bola sekaligus Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, menilai PSSI seharusnya memberikan ruang bagi FFI untuk menyelesaikan konflik kepengurusan melalui mekanisme internal organisasi.

Menurut Akmal, FFI merupakan organisasi khusus di bawah naungan PSSI yang semestinya memiliki independensi dalam menyelesaikan persoalan internal, sebagaimana asosiasi sepak bola wanita, asosiasi pemain profesional, asosiasi wasit, dan asosiasi pelatih.

"Federasi Futsal Indonesia adalah organisasi khusus yang ada di bawah naungan PSSI. Namun demikian amat disayangkan kalau PSSI langsung reaktif dengan kemudian memberhentikan Michael Sianipar dan kemudian menggantikannya dengan Ibu Vivin sebagai Plt," kata Akmal kepada Tirto, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai PSSI seharusnya bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan penyelesaian konflik, bukan langsung mengambil keputusan pergantian kepemimpinan.

Penunjukan pelaksana tugas semestinya mempertimbangkan unsur internal FFI agar memiliki legitimasi organisasi.

"Sejatinya PSSI itu bertindak sebagai 'bapak', sebagai fasilitator, untuk kemudian memberikan arahan agar masalah atau polemik konflik yang terjadi di Federasi Futsal itu diselesaikan secara mekanisme organisasi atau internal Federasi Futsal," ujarnya.

Akmal mencontohkan, apabila desakan mosi tidak percaya terhadap Michael Sianipar telah disampaikan anggota FFI, posisi pelaksana tugas dapat diberikan kepada pengurus internal.

Ia menyebut Wakil Ketua Umum FFI, Atta Halilintar, sebagai salah satu opsi untuk menjalankan tugas sementara hingga KLB digelar.

"Misalnya Atta Halilintar sebagai wakil naik sebagai Plt yang bertugas untuk menggelar kongres luar biasa memilih ketua baru Federasi Futsal," katanya.

Atas dasar itu, Akmal menilai keputusan PSSI menerbitkan SK Nomor 271 pada 12 November 2026 untuk memberhentikan Michael dan menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Plt perlu dipersoalkan dari sisi mekanisme organisasi.

"Jadi menurut saya dalam konteks konflik internal di futsal, PSSI offside. Terlalu cepat mengambil keputusan," ujarnya.

Akmal juga menyinggung kebijakan PSSI yang menunjuk pelaksana tugas di sejumlah Asosiasi Provinsi (Asprov).

Statuta PSSI mengatur kondisi tertentu yang memungkinkan penunjukan Plt, seperti ketua mengundurkan diri, meninggal dunia, mengalami sakit atau keterbatasan khusus, maupun tersangkut perkara pidana.

"Kalau kemudian tidak ada empat hal tersebut sejatinya harusnya kongres bisa dijalankan oleh Asprov-Asprov sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, kecuali Asprov tersebut tidak bisa menjalankan kongres tepat waktu dan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus," jelasnya.

Ia menilai PSSI seharusnya menempatkan diri sebagai pengawas dan fasilitator dalam penyelesaian konflik FFI. Dengan begitu, anggota federasi, baik klub maupun Asprov, dapat menentukan penyelesaian melalui mekanisme organisasi mereka sendiri.

"Kalaupun kemudian akan digelar kongres luar biasa (KLB) karena sudah ada mosi tidak percaya, biarkan mereka semua yang menggelar dan PSSI sebagai pengawas terhadap anggota khususnya yang sedang bermasalah," kata Akmal.

Menurutnya, penyelesaian melalui mekanisme internal akan memberikan legitimasi lebih kuat terhadap kepengurusan baru.

Meski berada di bawah naungan PSSI dan memiliki hak suara dalam Kongres PSSI, FFI tetap perlu diberi ruang untuk menyelesaikan persoalan organisasinya sendiri.

Kepastian prosedur dibutuhkan agar konflik kepemimpinan tidak menghambat kompetisi, pembinaan daerah, dan persiapan tim nasional.

Pada akhirnya, transparansi tata kelola, kepastian mekanisme pergantian pengurus, dan keberlanjutan pembinaan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan agar prestasi futsal Indonesia tidak terhenti di tengah konflik internal.