Menuju konten utama

Beredar Surat Pemakzulan Ketum FFI oleh PSSI, Ini Kronologinya

Beredar salinan SK PSSI tentang pemberhentian Ketum FFI Michael Sianipar dan penunjukan Plt. Simak kronologi konflik internal futsal nasional & potensi KLB.

Beredar Surat Pemakzulan Ketum FFI oleh PSSI, Ini Kronologinya
Pemain Timnas Futsal Indonesia mengikuti pemusatan latihan di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Pemusatan latihan tersebut digelar sebagai persiapan Timnas Futsal Indonesia dalam turnamen futsal VI Copa Das Nacoes De Futsal 2026 di Max Ronsenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Brasil pada 12-18 Oktober 2026. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Sebuah salinan surat keputusan (SK) mengatasnamakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan nomor 271/SKEP/XI-2026 beredar pada Kamis (12/11/2026). Dokumen tersebut berisi keputusan pemberhentian Michael Sianipar dari jabatannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) atau Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028. Terkait hal ini, Michael Sianipar menyebut dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI.

Michael Sianipar menyebutkan kepengurusan FFI yang dipimpinnya memiliki dasar SK Kementerian Hukum (Kemenkum) serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," kata Michael, dikutip Antara pada Kamis (12/11) malam.

Michael mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI terkait beredarnya SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 tersebut.

Dalam SK tersebut, tercantum bahwa PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum AFI/FFI. Penunjukan ini bertujuan mencegah kekosongan kepemimpinan sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan kepengurusan AFI/FFI yang baru.

Menurut Michael, jika penunjukan Plt tersebut benar-benar dilakukan, pihaknya akan mengambil langkah hukum yang diperlukan.

"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," paparnya kepada Antara.

Kronologi Konflik AFI/FFI hingga Beredarnya Surat Pemakzulan

Konflik yang berlangsung dalam tubuh AFI/FFI mengalami eskalasi ketika pada Rabu, 4 November 2026, Michael Sianipar selaku ketua umum organisasi tersebut menerbitkan SK Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026 untuk memberhentikan Budi Setiawan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) FFI/AFI.

Ketika itu, Michael menyebut pemberhentian tersebut merupakan bagian dari langkah penataan organisasi dan penguatan efektivitas kepemimpinan FFI. Dikutip Antara, ia menyatakan, "Organisasi harus terus berkembang dan bergerak maju. Setiap keputusan kepemimpinan harus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu".

Menanggapi SK tersebut, Budi Setiawan mengklaim prosedur pemecatannya abai aturan organisasi. Menurutnya, mekanisme penunjukan dan pemberhentian Sekjen asosiasi harus mengacu pada Statuta PSSI dan regulasi terkait, termasuk membutuhkan persetujuan resmi dari PSSI.

"Kalau itu tidak dikirimkan ke PSSI, itu namanya mengambil jalan sendiri. Dan kalau tidak ada persetujuan dari PSSI, berarti surat pemberhentian itu tidak berlaku," tegas Budi pada Kamis (5/11).

Gejolak internal AFI/FFI berlanjut ketika 10 klub peserta Pro Futsal League (PFL), yakni Bintang Timur Surabaya (BTS), Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi, menyuarakan desakan agar organisasi menggelar KLB demi membenahi tata kelola futsal nasional.

Beriringan dengan itu, tercatat 5 Exco AFI/FFI menyatakan mundur, yaitu Andri Paranoan dan Celni Pita Sari dari pengurus Badan Tim Nasional Futsal, Wibi Andrino (Wakil Ketua Umum DPRD DKI Jakarta), Dimas Bagus Kurniawan (pemilik klub Bintang Timur Surabaya) dan Herman (Ketua Asosiasi Futsal Provinsi/AFP Jawa Barat).

Pada Kamis (12/11/2026) pagi, Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto merespons desakan KLB dengan mengingatkan bahwa mekanisme KLB adalah kewenangan internal yang harus mengacu pada AD/ART hasil Kongres Biasa 12 Mei 2026.

Menurut Deny, permohonan tertulis minimal 2/3 pemilik suara harus diajukan dan diverifikasi secara internal oleh FFI, bukan melalui jalur di luar konstitusi organisasi.

"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," kata Deny Susanto dikutip Antara.

Pada hari yang sama, beredar SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang berisi pemberhentian Michael Sianipar dan pengangkatan Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua Umum AFI/FFI dengan tugas menjalankan roda organisasi sementara sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB Pemilihan AFI/FFI.

Dalam dokumen tersebut, juga dijelaskan bahwa usulan KLB telah memenuhi kuorum sah setelah didukung oleh 48 pemegang hak suara, yang terdiri atas 20 klub dan 28 asosiasi tingkat provinsi. Jumlah tersebut sudah melewati ketentuan minimal 2/3 suara.

Baca juga artikel terkait FUTSAL atau tulisan lainnya dari Fitra Firdaus

tirto.id - Olahraga
Penulis: Fitra Firdaus
Editor: Iswara N Raditya