Menuju konten utama

Polri Usul Enam Langkah Cegah Penyalahgunaan Penyadapan

Kabaintelkam Polri mengatakan penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi.

Polri Usul Enam Langkah Cegah Penyalahgunaan Penyadapan
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut membahas masukan Kabaintelkam Polri terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti, mengusulkan enam langkah pengendalian yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan penyadapan.

“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI untuk membahas RUU tentang penyadapan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (16/11/2026).

Pertama, Dedy menjelaskan perlunya penerapan sasaran yang limitatif, yakni penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi. Kedua, menurutnya harus ada larangan tegas agar penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Yang ketiga, mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan, ada jangka waktunya. Kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan, kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi,” sebutnya.

Keempat, Dedy menyarankan agar diterapkan pencatatan penggunaan sarana. Seluruh penggunaan sarana harus dicatat dan tidak boleh diubah atau dihapus, dan dilaksanakan audit secara berkala.

Kelima, diperlukan pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri.

“Yang keenam, terkait dengan tegasnya sanksi. Terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PENYADAPAN atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama