tirto.id - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti, mengusulkan enam langkah pengendalian yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan penyadapan.
“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI untuk membahas RUU tentang penyadapan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (16/11/2026).
Pertama, Dedy menjelaskan perlunya penerapan sasaran yang limitatif, yakni penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi. Kedua, menurutnya harus ada larangan tegas agar penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
“Yang ketiga, mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan, ada jangka waktunya. Kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan, kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi,” sebutnya.
Keempat, Dedy menyarankan agar diterapkan pencatatan penggunaan sarana. Seluruh penggunaan sarana harus dicatat dan tidak boleh diubah atau dihapus, dan dilaksanakan audit secara berkala.
Kelima, diperlukan pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri.
“Yang keenam, terkait dengan tegasnya sanksi. Terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri,” pungkasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id

































