Masuk tirto.id
tirto.id - Tim khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi polisi lainnya. Temuan ini menjadi tindak pidana baru di luar kasus akses ilegal (illegal access) yang menjerat mereka sebelumnya sebagai tersangka penyadapan.
Kendati demikian, kepolisian belum menetapkan status tersangka dalam perkara makar ini.
"Hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar," ungkap Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Asep menerangkan, para terduga pelaku tindak pidana makar tersebut meliputi Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Ia memastikan penyidik tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah pihak yang dibidik seiring berjalannya pendalaman kasus.
Pengusutan dugaan makar ini didasarkan pada Laporan Polisi (LP) yang berbeda dari kasus akses ilegal di mana keempat perwira tinggi tersebut telah berstatus tersangka.
Asep menegaskan bahwa penanganan dugaan makar saat ini masih berada dalam tahapan penyelidikan.
"Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya," kata Asep.
Selama proses bergulir, penyidik berkomitmen menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memedomani hak asasi manusia (HAM).
Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Kejaksaan Agung terkait proses penanganan berkas perkaranya kelak. Asep turut mengimbau publik agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar liar di media sosial mengenai kasus ini.
Di sisi lain, masyarakat dipersilakan melapor ke Polri apabila memiliki informasi valid yang dapat membantu kelancaran pengungkapan perkara.
"Media dan masyarakat untuk tidak membentuk opini atau berita-berita yang hoaks, semua satu sumber, yaitu kami yang sedang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana makar tersebut," ucap Asep.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa bukti permulaan makar tersebut didapat setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan ahli.
Dari rangkaian pemeriksaan itu, penyidik mengendus indikasi penggunaan perantara alat atau instruksi menyuruh pihak lain untuk turut serta menggerakkan tindakan makar. Tindakan tersebut diduga bertujuan merampas kemerdekaan Presiden, menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, hingga bermaksud menggulingkan kekuasaan.
Selain itu, terindikasi adanya permufakatan jahat atau persiapan matang untuk melakukan serangan yang diwujudkan dalam tindakan nyata.
"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana," tutur Susatyo.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Mochammad Fajar Nur
