Indeks Penyadapan

Hukum
7 jam lalu

Menkum: Aturan Penyadapan Wajib Diatur dalam UU Tersendiri

Supratman memandang penyadapan di bidang intelijen tidak perlu diatur dalam UU.
News
Rabu, 16 Juli

Wewenang Penyadapan KPK Terancam di RKUHAP Baru

Pembahasan RKUHAP dikhawatirkan memangkas kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan sejak tahap penyelidikan. KPK dan masyarakat sipil pun Menanggapi.
Hukum
Selasa, 15 Juli

Komisi III DPR RI Bantah Ada Pasal Penyadapan dalam RUU KUHAP

Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan penyadapan akan diatur secara tegas di produk perundang-undangan lainnya di luar KUHAP.
Hukum
Senin, 14 Juli

KPK Sebut Penyadapan di RUU KUHAP Ancam Kewenangan Penyelidik

Budi menekankan, selama ini penyadapan dilakukan pada tahap penyelidikan untuk mendapatkan informasi awal yang krusial, termasuk dalam menemukan alat bukti.
Politik
Jumat, 11 Juli

Komisi III DPR Sebut Penyadapan Tak Diatur di KUHAP Baru

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan kewenangan terkait penyadapan tidak akan diatur dalam revisi RUU KUHAP yang tengah dibahas.
Hukum
Kamis, 3 Juli

Anggota DPR Ingatkan Jaksa Tak Sembarang Lakukan Penyadapan

Rudianto meminta Kejaksaan tak melanggar hak privasi warga negara saat melakukan penyadapan.
Hukum
Kamis, 26 Jun

Kejagung Jamin Privasi Terjaga Pasca Kerja Sama dengan Operator

Kejagung menjamin kerja sama dilakukan dalam rangka penyadapan dan akses data khusus dalam rangka penindakan hukum.
Hukum
Rabu, 25 Jun

Kejagung Gandeng 4 Operator Seluler untuk Proses Penyadapan

Kerja sama ini akan memudahkan tim penyidik kejaksaan mengakses data dan informasi yang bersifat terbatas.
Hukum
Rabu, 18 Jun

Peradi Minta DPR Hapus Pasal Penyadapan di RUU KUHAP

Peradi khawatir jika pasal penyadapan dimasukkan ke RUU KUHAP berpotensi memunculkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum.
Periksa Fakta
Selasa, 4 Feb

Salah: Big Data Cyber Security Dipasang untuk Intai Percakapan

Klaim ini sudah beredar sejak 2015 dan telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Hukum
Rabu, 18 Sept 2024

KPK Enggan Jelaskan Penyadapan HP dalam Pencarian Harun Masiku

Alih-alih menjelaskan apakah ada kaitannya penyitaan HP milik Hasto dengan penyadapan Harun Masiku, KPK malah mengimbau Harus Masiku menyerahkan diri. 
Hukum
Sabtu, 25 Mei 2024

Menilik Revisi UU Polri Berikan Wewenang Penyadapan ke Polisi

UU Polri seharusnya mengatur masalah kelembagaan saja, bukan masalah kewenangan kepolisian seperti penyadapan.
Politik
Senin, 18 Sept 2023

Soal Data Intelijen Parpol, Elsam: Presiden Diduga Langgar Hukum

Jokowi bisa diduga mengarah kepada penyalahgunaan kepentingan pertahanan dan keamanan intelijen untuk kepentingan politik pribadi Presiden.
Hukum
Senin, 6 Mar 2023

KPK Klaim Sadap Ratusan Ponsel Pejabat, tapi Belum Juga Ada OTT

KPK menyebutkan melakukan OTT bukanlah perkara mudah, pasalnya, hal tersebut terkait dengan pidana suap.
Hukum
Selasa, 18 Jan 2022

Dewas KPK Keluarkan 79 Izin Penyadapan Selama 2021

Selain izin penyadapan, sepanjang 2021 Dewan Pengawas KPK juga mengeluarkan 42 izin penggeledahan dan 65 izin penyitaan.
Hukum
Kamis, 6 Mei 2021

Respons KPK soal Putusan MK Geledah-Sita Tak Perlu Izin Dewas KPK

KPK merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu lagi izin kepada Dewan Pengawas KPK.
Hukum
Kamis, 7 Jan 2021

Dewas KPK Terbitkan 132 Izin Penyadapan Selama 2020

Selama tahun lalu, Dewan Pengawas KPK menerima 132 izin penyadapan dari semua izin berjumlah 517.
Byte
Sabtu, 19 Okt 2019

Negara & Bisnis Digital Berkongsi, Lalu Lahirlah Peretasan Massal

Cina menempelkan chip mata-mata seukuran butir beras di berbagai perusahaan Amerika Serikat.
 
Hukum
Rabu, 18 Sept 2019

Wiranto: Penyadapan Lewat Izin Dewan Pengawas untuk Memperkuat KPK

Menurut Wiranto, penyadapan lewat izin Dewan Pengawas akan menjauhkan KPK dari tuduhan bertindak sewenang-wenang.
Hukum
Selasa, 17 Sept 2019

Poin Utama Isi Revisi UU KPK yang Disahkan DPR dan Disetujui Jokowi

DPR RI sudah mengesahkan revisi UU KPK. Apa saja poin utama dalam isi revisi UU No 30 Tahun 2002 tersebut?