Indeks Perampasan Aset

Survei Tirto menunjukkan 92 persen publik mendukung RUU Perampasan Aset. Apa alasannya dan bagaimana risiko serta celah dalam draf yang beredar.

Koalisi menekankan partisipasi publik tidak dapat diukur daari jumlah pelaksanaan RDPU, melainkan draf RUU bisa dibaca hingga dikritik sebelum disahkan.

DPR targetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika target penyelesaian itu tidak tercapai.

Yusril menjamin baik pemerintah maupun DPR memiliki komitmen yang sama untuk menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai target.

Kejagung mengaku sudah pernah melakukan lelang lewat Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung sehingga tidak perlu Badan Pengelola Aset Rampasan.

Juniver Girsang mengusulkan nomenklatur RUU Perampasan Aset diganti dengan kata pemulihan atau pengembalian.

Cegah abuse of power dalam pengelolaan aset sitaan korupsi, Komisi III DPR usulkan lembaga pengawas khusus dalam RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset wajib disusun sangat hati-hati demi menghindari abuse of power.

Aset-aset yang dirampas KPK meliputi sejumlah uang tunai, barang mewah, kendaran, hingga properti.

Berbagai perhiasan dan tas mewah Sandra Dewi dilelang di BPA Fair 2026. Barang-barang tersebut terkait aset rampasan dari kasus sang suami, Harvey Moeis

Penguatan aspek kelembagaan menjadi penting untuk memastikan pengelolaan aset rampasan negara berjalan optimal.

Pakar meminta DPR untuk meninjau kembali dan berhati-hati dengan diksi "perampasan" dalam RUU Perampasan Aset.

Dasco menyebut DPR juga sedang melakukan belanja masalah untuk regulasi perampasan aset.

Kasus ini, telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp16 triliun. Namun, pemulihannya diduga baru menyentuh angka Rp5 triliun.

RUU Hukum Acara Perdata juga memberi perhatian pada pemenuhan hak kelompok rentan di lingkungan peradilan, termasuk penyandang disabilitas.

Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketaui posisinya dalam beleid RUU Perampasan Aset.

Kepastian hukum jadi asas utama RUU Perampasan Aset, harus ada batas waktu hakim memutus perkara perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana.

Pemulihan aset melalui lelang barang sitaan maupun penjualan langsung senilai Rp305,13 miliar, sedangkan melalui uang pengganti senilai Rp18,69 triliun.

Anang mengatakan, uang pengganti yang belum dibayarkan Musim Mas Group dan Permata Hijau Group adalah sekitar Rp4 triliun terkait korupsi ekspor CPO.

Video yang tersebar di media sosial adalah hasil suntingan dengan AI. Konten aslinya adalah foto Mahfud saat berbicara soal BLBI pada tahun 2021.