Indeks Perampasan Aset
Baleg DPR Tunda Rapat dengan PPATK Bahas RUU Perampasan Aset
Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.
KPK Serahkan Aset Rampasan Rp16,25 M ke Pemkab Hulu Sungai Utara
Aset miliaran rupiah itu berasal dari hasil putusan tindak pidana korupsi mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid.
Ganjar soal Pengesahan RUU Perampasan Aset: Harus Ada Komitmen
Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ingin meloloskan UU tentang perampasan aset sebagai bentuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimana caranya?
Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan daripada Lapas Nusa Kambangan
Pemiskinan dinilai lebih efektif membuat jera para koruptor dibandingkan sekadar memindahkan mereka ke Nusa Kambangan.
DPR Sudah Terima Surpres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023
DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana pada tanggal 4 Mei lalu.
DPR Minta Pemerintah Juga Aktif Membahas RUU Perampasan Aset
Menurut Arsul Sani musyawarah setiap rancangan undang-undang tidak hanya berhenti di ruang fraksi dan komisi tapi juga di meja ketua umum partai.
Aset Indra Kenz Dirampas Negara, Jaksa Banding Putusan Hakim
Jaksa menilai putusan hakim yang merampas aset Indra Kenz untuk negara tidak adil. Oleh sebab itu Korps Adhyaksa mengajukan banding.
Hakim Perintahkan Rampas Harta Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat
Heru Hidayat dijatuhi pidana penjara nihil dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,64 triliun.
Menyukat Urgensi RUU Perampasan Aset Koruptor yang Diabaikan DPR
RUU Perampasan Aset tak masuk prolegnas prioritas 2021, padahal aktivis antikorupsi menilai itu penting agar keuangan negara bisa dikembalikan maksimal.