Indeks Perampasan Aset

Biar lebih nendang, judul RUU Perampasan Aset resmi diganti untuk fokus sasar tindak pidana korupsi. Aturan pidana mati turut disepakati.

Pernyataan Yusril menyikapi usulan pimpinan KPK yang mendorong agar aset yang tidak dilaporkan pejabat negara dalam LHKPN dirampas negara.

Pimpinan KPK usul aset penyelenggara negara yang tak lapor LHKPN bisa dirampas negara. Ketentuan ini diusulkan masuk klausul RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman resmi ditunjuk memimpin Panja RUU Perampasan Aset. Komisi III memajukan RDPU ke masa reses demi target sah 15 Desember 2026.

RUU Perampasan Aset memiliki peran penting dalam memperkuat upaya negara memulihkan hasil tindak pidana.

RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara lebih jelas tahapan setelah aset dirampas, termasuk mekanisme pengelolaan dan pengembaliannya kepada korban.

Hasil lelang barang rampasan negara ini akan disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Nilai limit terlalu mahal bikin 30 persen aset koruptor macet di tempat lelang. Negara pun terpaksa tombok biaya perawatan setiap tahunnya.

Survei Tirto menunjukkan 92 persen publik mendukung RUU Perampasan Aset. Apa alasannya dan bagaimana risiko serta celah dalam draf yang beredar.

Koalisi menekankan partisipasi publik tidak dapat diukur daari jumlah pelaksanaan RDPU, melainkan draf RUU bisa dibaca hingga dikritik sebelum disahkan.

DPR targetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika target penyelesaian itu tidak tercapai.

Yusril menjamin baik pemerintah maupun DPR memiliki komitmen yang sama untuk menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai target.

Kejagung mengaku sudah pernah melakukan lelang lewat Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung sehingga tidak perlu Badan Pengelola Aset Rampasan.

Juniver Girsang mengusulkan nomenklatur RUU Perampasan Aset diganti dengan kata pemulihan atau pengembalian.

Cegah abuse of power dalam pengelolaan aset sitaan korupsi, Komisi III DPR usulkan lembaga pengawas khusus dalam RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset wajib disusun sangat hati-hati demi menghindari abuse of power.

Aset-aset yang dirampas KPK meliputi sejumlah uang tunai, barang mewah, kendaran, hingga properti.

Berbagai perhiasan dan tas mewah Sandra Dewi dilelang di BPA Fair 2026. Barang-barang tersebut terkait aset rampasan dari kasus sang suami, Harvey Moeis

Penguatan aspek kelembagaan menjadi penting untuk memastikan pengelolaan aset rampasan negara berjalan optimal.

Pakar meminta DPR untuk meninjau kembali dan berhati-hati dengan diksi "perampasan" dalam RUU Perampasan Aset.