Menuju konten utama

Pemerintah Diminta Buka Akses Pendidikan & Beasiswa untuk PRT

PRT juga berhak dapat pendidikan formal dan kesempatan mengembangkan kapasitas diri sebagaimana warga negara lain.

Pemerintah Diminta Buka Akses Pendidikan & Beasiswa untuk PRT
Calon pengasuh anak mengikuti pelatihan merawat bayi di salah satu Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) di Kemang, Jakarta, Senin (27/4/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Koordinator Koalisi Sipil Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT sekaligus Direktur Institut Sarinah, Eva Sundari, meminta pemerintah tidak membatasi akses pendidikan bagi PRT hanya padai pelatihan vokasi atau keterampilan domestik. Eva mendorong pemerintah membuka akses pendidikan yang lebih luas, termasuk beasiswa, agar PRT memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup dan beralih profesi.

Eva menilai pendidikan bagi PRT seharusnya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dalam pekerjaan rumah tangga. Mereka juga berhak memperoleh pendidikan formal dan kesempatan mengembangkan kapasitas diri sebagaimana warga negara lain.

Hal tersebut disampaikan Eva dalam Media Gathering yang membahas penyusunan aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), Kamis (19/11/2026).

“Jangan sekali PRT terus-menerus PRT karena dikasih vokasi-vokasi, vokasi yang relate to per-PRT-an. Mereka juga berhak seperti warga negara lain, long life education, diberikan pendidikan agar mereka bisa mobilitas ke atas,” kata Eva secara daring.

Eva mengatakan pemerintah perlu memperluas pemahaman mengenai pendidikan dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang vokasi dan pendidikan bagi PRT maupun calon PRT. Menurutnya, pendidikan tidak semestinya membuat pekerja rumah tangga terus-menerus berada dalam pekerjaan yang sama tanpa kesempatan meningkatkan jenjang karier.

Dia menilai PRT juga berpeluang mengembangkan karier di sektor ekonomi perawatan (care economy), seperti membuka usaha penitipan anak, layanan perawatan lansia, hingga usaha di bidang memasak.

Dengan demikian, pendidikan bagi PRT semestinya turut membuka peluang bagi mereka untuk menjadi wirausaha maupun menekuni profesi lain di luar pekerjaan domestik.

Eva menuturkan, pihaknya telah mengusulkan agar pemerintah menyediakan beasiswa khusus bagi PRT. Dia menilai dukungan tersebut diperlukan mengingat upah yang diterima sebagian PRT masih sangat terbatas sehingga mereka membutuhkan afirmasi untuk mengakses pendidikan.

“Kenapa tidak untuk PRT gitu loh? Karena PRT yang membutuhkan agar mereka bisa naik kelas gitu,” ujarnya.

Dia juga menyinggung perlunya pemerintah membuka akses penyetaraan pendidikan bagi PRT melalui mekanisme yang lebih fleksibel, termasuk pendidikan jarak jauh. Menurut Eva, kesempatan melanjutkan pendidikan tidak seharusnya mensyaratkan pekerja untuk selalu hadir secara langsung di lembaga pendidikan.

“Jadi Kementerian Pendidikan dasar dan menengah itu untuk membuka ruang bagi pemenuhan hak untuk pendidikan. Vokasi-vokasi yang disebutkan Lita tadi semua setuju, tapi jangan lupa hak atas pendidikan bagi para PRT,” kata dia.

Eva menambahkan perluasan akses pendidikan bagi PRT juga sejalan dengan upaya meningkatkan mobilitas sosial pekerja. Karena itu, pemerintah perlu memastikan rancangan aturan turunan UU PPRT tidak hanya mengatur pelatihan keterampilan, tetapi juga mengakomodasi hak pendidikan yang lebih luas.

PRT sebagai Bagian dari Care Economy

Selain persoalan pendidikan, Eva menyoroti cara pemerintah memandang pekerjaan rumah tangga. Dia menilai PRT selama ini masih diperlakukan sebagai kelompok yang sekadar membutuhkan perlindungan dan belas kasihan, bukan sebagai bagian dari sektor ekonomi yang berpotensi mendorong pertumbuhan.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat care economy sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja. Karena itu, perlindungan terhadap PRT harus diikuti dengan investasi dan pengembangan kapasitas pekerja.

“Jadi, cara melihat dan cara memperlakukan PRT ini harus naik kelas ya oleh pemerintah dan perlakukan sebagai care economy, bukan sebagai residu pembangunan yang harus dibelaskasihani, diproteksi. Tidak cukup diproteksi, dikembangkan gitu,” ujar Eva.

Dia mendorong pemerintah memperlakukan PRT yang bekerja di dalam negeri layaknya pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk dengan memberikan akses kredit, pelatihan sebelum bekerja, hingga pelatihan setelah mereka tidak lagi bekerja sebagai PRT.

Eva menilai pendekatan tersebut dapat membuka peluang mobilitas pekerjaan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah asal pekerja.

“Ini yang menjadi concern Institut Sarinah karena perlakuan PRT sebagai bagian dari care economy itu belum proporsional dan belum dianggap sebagai alternatif source of growth, source of job creation, dan sebagai strategi untuk pembangunan agar inklusif dan sustainable,” katanya.

Baca juga artikel terkait PRT atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi