Menuju konten utama
Round Up

Tak Lagi di Kabinet, Bagaimana Posisi Politik PSI Menuju 2029?

Tanpa wakil di kabinet dan parlemen, PSI memilih bertahan mendukung pemerintah di tengah ujian elektabilitas menuju 2029.

Tak Lagi di Kabinet, Bagaimana Posisi Politik PSI Menuju 2029?
Logo PSI. FOTO/piss.psi.id/
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Keluarnya tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha, dari Kabinet Prabowo Subianto menempatkan partai tersebut di luar struktur kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Dalam praktik politik, situasi tanpa wakil di pemerintahan dan parlemen lazim membuka ruang bagi sebuah partai untuk mengambil jarak sebagai oposisi.

Kendati demikian, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyatakan partainya tetap setia mendukung pemerintahan Prabowo. “PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat,” kata Andy kepada Tirto secara singkat, Kamis (19/11/2026).

Sikap PSI tersebut turut menyita perhatian kalangan pengamat politik. Berada di luar lingkar kabinet memang tidak otomatis mendorong sebuah partai menjalankan fungsi oposisi, terlebih PSI tidak memiliki satu pun kursi di DPR, sehingga ruang pengaruhnya melalui jalur parlemen amat terbatas.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai secara teoretis keluarnya kader PSI dari kabinet menempatkan partai tersebut di luar pemerintahan. Namun, menurutnya, langkah itu belum tentu membuat PSI bersedia mengambil posisi berseberangan dengan penguasa.

“Dengan keluarnya para kader PSI yang menjabat menteri, mestinya PSI otomatis sebagai oposisi karena sudah tidak ada wakilnya di pemerintah. Tampaknya PSI tidak mau menjadi oposisi, apalagi Jokowi bilang akan tetap mendukung pemerintah,” kata Lili saat dihubungi Tirto, Kamis (19/11/2026).

Dalam pembacaan teoretis Lili, posisi sebuah partai apakah menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau oposisi umumnya diukur dari dua hal: keberadaan kader di jajaran eksekutif dan sikap politik fraksinya di parlemen dalam mengawal atau menolak kebijakan pemerintah.

“Secara teori seperti itu. Indikatornya, kalau partai yang menjadi bagian pemerintahan adalah ada wakil-wakilnya di eksekutif dan kader-kadernya di parlemen harus mendukung kebijakan pemerintah. Sementara oposisi sebaliknya,” ujarnya.

PSI Diprediksi Pilih Jadi Mitra Strategis

Kolase Foto Kader PSI

Kolase foto Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Raja Juli Antoni dan Giring Ganesha. FOTO/ANTARA

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pilihan yang paling realistis bagi PSI adalah tetap mendukung pemerintahan Prabowo dari luar kabinet. Menurut dia, partai tersebut dapat mengambil posisi sebagai penyeimbang, mitra kritis, atau mitra strategis pemerintah.

“Otomatis pilihan paling objektif bagi PSI tetap mendukung atau ya (seperti) sikap yang diambil oleh PDIP ketika tidak berada di kabinet sebagai penyeimbang, mitra kritis atau mitra strategis ya, dan mitra strategis,” jelas Agung.

Agung mengatakan posisi tersebut memungkinkan PSI menentukan sikap berdasarkan kebijakan yang sedang dibahas. Partai tidak harus selalu mendukung seluruh keputusan pemerintah, tetapi juga tidak perlu mengambil sikap berseberangan dalam setiap persoalan.

“Jadi bisa dilihat dari masalah ke masalah, kebijakan per kebijakan untuk ya menyatakan sikap mendukung atau mengkritisi ya,” ujarnya.

Ia mencontohkan sikap PDIP yang tetap dapat mendukung sejumlah kebijakan pemerintah, tetapi memberikan kritik terhadap aspek lainnya. Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, PDIP disebut mendukung kuantitas program, tetapi mengkritik kualitas pelaksanaannya.

Agung memperkirakan PSI akan lebih banyak mengambil posisi sebagai mitra strategis dibandingkan mitra kritis. Ia menilai partai tersebut cenderung memilih jalan aman dengan tetap mengapresiasi program pemerintah, sembari memberikan kritik dalam porsi terbatas.

“Kalau saya lihat, PSI akan memilih jalan aman ya, sebagai penyeimbang yang dominasinya lebih kepada mitra strategis. Yang mengapresiasi kerja-kerja pemerintah, minimalnya juga turut menjadi mitra kritis, tapi itu hanya porsi yang minimalis ya. Jadi kalau 100 persen, mitra strategisnya bisa jadi 70 persen, mitra kritisnya 30 persen, seperti itu,” kata Agung.

Agung juga menilai hubungan personal antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) turut memengaruhi sikap politik PSI. Menurut dia, hubungan kedua tokoh tersebut menjadi salah satu dasar PSI masih menahan diri untuk mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.

“Relasi ya antar poros itu yang dipimpin oleh Poros Solo dipimpin oleh Pak Jokowi, Poros Hambalang dipimpin oleh Pak Prabowo. Keduanya punya cerita sukses saat menang di Pilpres 2024, relasi personal itu yang menjadi dasar kenapa ya PSI atau Poros Solo masih tetap menahan diri ya, sementara ini untuk selalu mendukung pemerintah,” tutur Agung.

Ia menambahkan jika hubungan Jokowi dan Prabowo tidak berjalan positif, PSI berpotensi mengambil posisi yang lebih kritis terhadap pemerintah.

“Kalau tidak ada relasi positif antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, maka dengan sendirinya ya PSI akan mengambil posisi diametral untuk berdiri penuh sebagai mitra kritis pemerintah semacam itu,” katanya.

Tantangan PSI Bangun Identitas Oposisi

Jokowi di Rakernas PSI

Joko Widodo saat pidato dalam rangkaian Rakernas PSI yang berlangsung di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (31/1/2026). Foto: Tangkap layar YouTube PSI

Di sisi lain, Lili Romli menilai persoalan PSI bukan hanya soal menentukan posisi sebagai oposisi atau pendukung pemerintah. Menurut dia, tantangan yang lebih mendasar adalah membangun identitas politik dan ideologi partai agar tidak hanya bergantung pada figur Jokowi.

Lili menilai identitas ideologi PSI belum terlihat jelas setelah partai tersebut dipimpin Jokowi. Ia juga mempertanyakan apakah figur Jokowi masih memiliki daya tarik elektoral yang cukup untuk menopang partai.

“Saya kira akan susah strategi atau kampanye yang akan diusung PSI karena partai ini tidak jelas ideologinya setelah dipegang Jokowi, kecuali mengandalkan figur Jokowi itu sendiri. Persoalannya, apakah Jokowi masih punya magnet elektoral di masyarakat?” kata Lili.

Ia juga menyoroti banyaknya pendiri PSI yang telah keluar dari partai tersebut. Kondisi itu, menurut Lili, turut menjadi tantangan bagi PSI dalam membangun identitas dan memperluas basis pemilih.

Lili menyebut elektabilitas PSI masih rendah dengan merujuk pada hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 12-20 Oktober 2026 sebesar 2,9 persen dan Parameter Politik Indonesia (PPI) periode 20 Juli-3 Agustus 2026 sebesar 2,6 persen.

“Memang untuk mengetahui daya elektoral harus melalui survei. Namun untuk sementara dari hasil survei, elektoral PSI masih payah, jeblok,” ujar Lili.

Lili juga memperkirakan PSI akan menghadapi persaingan berat untuk memperoleh kursi di parlemen pada Pemilu 2029. Sebab, partai-partai yang telah memiliki kursi di DPR juga akan berupaya mempertahankan posisi mereka dengan mengusung calon anggota legislatif petahana maupun figur populer.

“Saya memprediksi juga, akan berat bagi PSI untuk dapat masuk parlemen. Ini karena partai-partai yang sudah lolos di parlemen akan berjuang mati-matian juga agar tetap di Senayan, tidak mau terlempar. Mereka juga akan mencalonkan caleg petahana dan figur populer,” kata Lili.

Agung juga menyoroti keterbatasan PSI dalam memengaruhi kebijakan pemerintah melalui jalur parlemen. Menurut dia, PSI tidak memiliki perwakilan di DPR karena belum lolos ambang batas parlemen.

“Saya kira kalau memengaruhi secara langsung enggak bisa ya, karena mereka tidak punya perwakilan di DPR, karena partainya belum lolos ambang batas,” ucap Agung.

Meski demikian, ia menilai PSI masih dapat membangun pengaruh melalui kekuatan ekstra-parlementer, seperti masyarakat sipil, kampus, mahasiswa, dan kelompok buruh.

Baca juga artikel terkait PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - News Plus
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama