Indeks Panglima Tni

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kini resmi menjadi Wakil Panglima, bertukar posisi dengan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang kini menjadi KSAD.

Istana menyebut pemerintah juga belum menetapkan calon untuk menggantikan Panglima TNI saat ini.

Penunjukkan calon Panglima TNI baru sepenuhnya wewenang Presiden Prabowo Subianto meski ada ketentuan pergantian panglima dilakukan antar-matra.

DPR RI belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Dasco ungkap fokus agenda Prabowo di Istana hari ini.

Penggunaan model beskap merupakan bagian dari upaya TNI menampilkan kearifan lokal dan ciri khas kebudayaan Indonesia.

Prabowo mengingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang berani menertibkan para anggota di bawahnya.

Jenderal Agus Subiyanto mengatakan TNI telah dan akan terus melakukan patroli di sejumlah wilayah untuk menjaga keamanan masyarakat.

Kehadiran TNI disebut hanya sebatas membantu Polri dalam memastikan masyarakat terlindungi dari aksi begal.

Prabowo mengatakan Polri menunjukkan berbagai prestasi, termasuk dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta terlibat panen raya.

Penghormatan itu diberikan saat menerima kedatangan jenazah di Gedung VVIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (28/4/2026).

Pertemuan dengan para purnawirawan TNI membahas seputar isu strategi pertahanan, konstitusi negara, dan kepentingan nasional.

Agus menyampaikan, negara sudah menyiapkan hak-hak yang harus diterima oleh prajurit yang gugur dalam tugas misi perdamain.

Ketiga prajurit UNIFIL yang gugur di Lebanon mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa Operasi Militer Selain Perang Anumerta dan santunan masing-masing Rp1,8 M.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, juga menaikkan status kepangkatan Pangdam Jaya dari status bintang dua (Mayjen) menjadi bintang tiga (Letjen).

Agus enggan menjelaskan apakah status Siaga 1 ditetapkan sebagai mitigasi atas semakin memanasnya konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Penetapan status itu berpotensi inkonstitusional karena kewenangan pengerahan kekuatan militer ada di tangan presiden.

Koalisi sipil memandang pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI.

Kapolri turut menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya dua anggota Bhabinkamtibmas Polri tersebut.

Panglima memastikan TNI tidak akan ragu menindak tegas 5 anggota TNI AL yang terlibat penganiayaan di Talaud apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Panglima TNI juga menyampaikan rekapitulasi pelibatan personel TNI di wilayah terdampak bencana di Sumatra.