Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada Panglima TNI, Kapolri, Dirjen Bea Cukai hingga Kepala Bakamla untuk berani menindak tegas kepada para anggotanya yang melakukan tindakan salah.
Peringatan tersebut diberikan, salah satunya karena Prabowo mengaku telah menemukan adanya seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
"Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung, seribu tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa seribu tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu," kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, di Gedung Nusantara, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menuturkan bahwa penekanan tersebut diberikan kepada TNI dan Polri karena kedua institusi tersebut yang paling bertanggung jawab atas pemberantasan tambang ilegal.
"Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini," ujarnya.
Dia juga menegur Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar berani menindak para anak buahnya yang terlibat dalam tambang ilegal.
Prabowo mengingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang berani menertibkan para anggota di bawahnya.
"Saya bicara atas nama rakyat Indonesia, ini wakil-wakil rakyat semua disini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik, adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri," tegasnya.
Dirinya bercerita bahwa sebagai pemimpin atau komandan, hal yang paling berat adalah saat berlaku tegas atau menindak anak buah yang paling disayang, terlebih mereka telah mendapat apresiasi secara khusus.
"Kadang-kadang kita sedih, anak buahnya kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak, tetapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan," ungkapnya.
Selain menegur TNI dan Polri yang menurutnya sebagian dari mereka ambil andil dalam keberadaan tambang ilegal, Prabowo juga mengingatkan kepada Bakamla dan Menteri Keuangan yang menaungi Dirjen Bea Cukai untuk memberantas aksi penyelundupan.
Dia mempertanyakan mengapa aksi ilegal itu masih terjadi, dan meminta Bakamla dan Dirjen Bea Cukai meningkatkan pengawasan.
"Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal, tanpa pejabat kepolisian dan pejabat militer, tapi Menteri Keuangan usut Bea Cukai juga, Bakamla tugasmua jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan," jelasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
