Menuju konten utama

Prabowo Akui Birokrasi Berbelit Hambat Upaya Kemajuan Bangsa

Prabowo menegaskan para birokrat yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi sebagai masalah yang harus diberantas secara terbuka.

Prabowo Akui Birokrasi Berbelit Hambat Upaya Kemajuan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto berdoa sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/bay/kye
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengakui salah satu masalah bangsa Indonesia hari ini adalah soal birokrasi yang berbelit-belit. Hal tersebut ia ungkapkan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI, Jumat (14/8/2026).

“Kita harus mengakui masalah bangsa kita, antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien,” ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan pengakuan atas masalah itu bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk mendorong langkah nyata mencari solusi.

“Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Walaupun kita tidak menyalahkan siapa pun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” katanya.

Lebih jauh, Prabowo secara tegas menyebut para birokrat yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi sebagai masalah yang harus diberantas secara terbuka.

“Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas, bukan kita tutup-tutupi,” tegasnya.

Presiden mengingatkan bahwa di era digital dan era informasi, upaya menutupi masalah tidak lagi relevan. Persoalan birokrasi harus diselesaikan secara terbuka dan membutuhkan persatuan seluruh pemimpin serta kelompok politik.

“Birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa,” singkatnya.

Prabowo juga menegaskan kritiknya tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga seluruh jenjang pemerintahan daerah.

“Saya tidak hanya bicara kepada pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,” tegasnya.

Permasalahan ini ia ungkapkan seluruhnya didasarkan pada perolehan manfaat yang seharusnya lebih mudah didapat oleh masyarakat dari tiap-tiap kebijakan. Dirinya mengakui masih banyak menerima laporan dari masyarakat terkait tidak efisiennya birokrasi.

“Dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat,” pungkas Prabowo.

Baca juga artikel terkait SIDANG TAHUNAN MPR RI atau tulisan lainnya dari Khizbulloh Huda

tirto.id - Flash News
Reporter: Khizbulloh Huda
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Bayu Septianto