Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian positif berbagai lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Dia menegaskan pembangunan bangsa hasil gotong royong seluruh elemen institusi.
Prabowo mengatakan, pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang. Dia menekankan pembangunan merupakan kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah serta dukungan masyarakat.
"Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen dari masyarakat," kata Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam paparannya, Prabowo mengatakan bahwa MPR RI terus memastikan bahwa demokrasi memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang pada UUD 1945. MPR juga memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Kemudian, Prabowo memaparkan capaian DPR RI yang telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai Juli 2026. Salah satunya adalah UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Dia juga menyebut bahwa DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya dalam dialog bersama pemerintah yaitu Bappenas dan kementerian lainnya yang menjadi masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027.
Selain itu, Prabowo menyebut bahwa DPD RI juga memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan yang telah memasuki tahap pembahasan tripartite bersama pemerintah dan DPR RI.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, Mahkamah Agung (MA) telah menangani 38.148 perkara yang 37.973 diantaranya telah diputus dengan poin produktivitas 99,54 persen. Kata Prabowo, 96,74 persen perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.
"Dalam waktu kurang dari 3 bulan capaian ketepatan waktu sepanjang sejarah MK," tutur Prabowo.
Kemudian, Prabowo juga memaparkan capaian Komisi Yudisial (KY). Prabowo menyebut, KY telah menerima 1.402 laporan masyarakat sepanjang Januari-Juni 2026. KY juga telah mengusulkan sanksi untuk 121 hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etik yang 14 diantaranya mendapat sanksi sedang dan 17 lainnya mendapat sanksi berat.
Prabowo juga memaparkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menangani 701 perkara dan permohonan yang 334 perkara diantaranya terkait perselisihan hasil pilkada dan 598 perkara dan permohonan telah diputus, dengan poin produktivitas 84,51 persen sampai 23 Juli 2026.
Prabowo juga memamerkan soal kemandirian hakim dengan adanya kenaikan penghasilan hakim junior +280 persen. Kata Prabowo, penghasilan hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatas rata-rata penghasilan di ASEAN.
"Pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280 persen. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita terutama yang junior berada di atas rata-rata ASEAN," ucap Prabowo.
Kemudian, Prabowo mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyelamatkan keuangan negara pada 2025 dengan total Rp112 triliun. Selain itu, kepercayaan dunia terhadap auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih sebagai Ketua INTOSAI 2028-2031 dan menjadi Anggota United Nations Board of Auditors 2026-2032.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Siti Fatimah
