Bursa Calon Panglima TNI: Kembali ke Darat atau Matra Lain?

tirto.id - Wacana pergantian Panglima TNI kembali menjadi perbincangan. Hal ini mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto padahal Listyo belum memasuki masa pensiun.

Meski Jenderal Agus Subiyanto memiliki waktu jatuh tempo pensiun yang cukup panjang, yakni 2030, namun tak meloloskan pembahasan hangat mengenai pergantiannya.

Salah satu kandidat yang disebut masuk dalam bursa Panglima TNI adalah Jenderal Maruli Simanjuntak. Sosok yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut digadang-gadang sebagai kandidat terkuat.

Berdasarkan rekam jejaknya, karier Maruli di militer cukup melesat. Tercatat, dia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, seperti menjadi Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro pada September hingga November 2018. Lalu, pernah menduduki jabatan sebagai Komandan Paspampres 2018 hingga 2020.

Selanjutnya, Maruli pernah menjadi Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana pada 2020 hingga 2022. Kemudian, dia ditunjuk sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sejak 31 Januari 2022 hingga 29 November 2023.

Nama Maruli juga cukup kuat dengan Prabowo lantaran satu-satunya prajurit yang digendong oleh Ketua Umum Partai Gerindra saat masih aktif di kemiliteran. Hal itu diakui langsung oleh Prabowo saat gala dinner di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024) malam.

"Satu-satunya perwira yang digendong oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," kata Prabowo saat itu.

Maruli sendiri tidak masalah jika namanya disebut-sebut sebagai pengganti Jenderal TNI Agus Subiyanto. Namun, dia mengatakan bahwa seluruh pimpinan tinggi dari tiga matra angkatan, baik KASAD, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) merupakan calon kuat untuk menjadi panglima TNI selanjutnya.

“Ya nggak papa kalau calon. Semua juga calon. Seluruh kepala staf calon,” kata Maruli kepada awak media, menjelang Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada 800 Perwira Tinggi TNI & Polri Seluruh Indonesia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Dia pun tak ambil pusing mengenai hal itu. Baginya, biasa saja jika namanya dikait-kaitkan dengan calon pimpinan tinggi TNI.

“Biasa saja,” tuturnya singkat.

Jika menelisik aturan dalam Pasal 13 Undang-Undang TNI, Panglima TNI memang dapat dijabat oleh perwira tertinggi yang pernah atau menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Sementara itu, apabila dilihat dari rekam jejak penunjukan Panglima TNI, memang rotasi matra tidak menjadi dasar untuk menentukan calon. Berdasarkan rekam jejak sendiri, penunjukkan sosok pimpinan TNI itu memang cenderung lebih sering dari matra Angkatan Darat.

Terlepas dari hal itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Presiden Prabowo Subianto juga belum akan melakukan pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat.

“Pada hari ini saya sampaikan bahwa DPR RI belum menerima surpres tentang pergantian Panglima TNI dan menurut informasi yang kami dapat bahwa presiden belum akan mengganti Panglima TNI,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Dasco menyebut dikumpulkannya para Pati TNI dan Polri di Istana bukan berkaitan dengan rencana pergantian Panglima TNI. Pertemuan tersebut, kata dia, merupakan agenda Presiden untuk memberikan pembekalan kepada para perwira.

“Itu memang keinginan presiden untuk memberikan pembekalan penguatan dan tambahan kekayaan wawasan kebangsaan,” katanya.

Berpeluang Giliran Matra Lain di Luar Angkatan Darat

Dari rekam jejak Panglima TNI sebelumnya, matra Angkatan Darat telah menjadi pilihan sejak Jenderal Andika Perkasa di periode 2021. Kemudian, pada periode 2022, ditunjuk Jenderal Yudo Margono dari matra TNI Angkatan Laut. Matra Angkatan Darat kemudian kembali ditunjuk dengan menjabatnya Jenderal Agus Subiyanto dari 2023 hingga saat ini.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Aris Santoso, memandang bahwa bursa Panglima TNI yang selanjutnya tidak akan lagi diambil dari matra Angkatan Darat.

"Kemungkinan matra di luar AD ya, tapi itu perkiraan saya saja," ungkap Aris kepada Tirto, Rabu (7/10/2026).

Hal berbeda diutarakan pengamat dan analis di bidang intelijen, pertahanan, serta keamanan nasional, Ngasiman Djoyonegoro. Dia menilai, penunjukkan calon Panglima TNI sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak bisa ditebak siapa yang akan ditunjuk karena presiden memiliki pertimbangan tersendiri.

"Saya kira itu hak prerogratif Presiden. Kepala Staf semua matra punya kesempatan yang sama. Presiden tentunya punya pertimbangan-pertimbangan strategis terkait kondisi dan perkembangan lingkungan strategis terkini," ucap pria yang akrab disapa Simon itu saat dihubungi reporter Tirto.

Tak dapat dipungkiri, selain nama Maruli, sosok Laksamana Muhammad Ali menjadi sosok lain yang masuk dalam bursa Panglima TNI. Dia merupakan Kepala Staf Angkatan Laut yang kini masih aktif menjabat.

Lalu, apakah yang dibutuhkan untuk memilih sosok Panglima TNI ideal?

Dengan berbagai tantangan yang kini dihadapi dan situasi geopolitik, sosok panglima tentunya harus memiliki perbekalan matang. Berbagai tantangan ke depan menjadi hal yang sudah harus disiapkan oleh sosok orang nomor satu di TNI.

Aris mengungkap, prinsip transparansi harus dipegang oleh siapapun yang akan menjabat sebagai Panglima TNI. Komunikasi dan penjelasan ke publik atas kerja nyata TNI harus jadi komitmen calon yang dipilih nantinya.

"Salah satunya terkait pembentukan satuan baru dalam skala masif. Tapi publik tidak paham apa hubungannya dengan strategi pertahanan TNI. Ini yang perlu dijelaskan pimpinan TNI, termasuk mengapa tiba-tiba memproduksi seragam baru," ujar Aris.

Tidak hanya itu, Aris menekankan agar TNI lebih dekat dengan rakyat. Hal itu sebagaimana slogan yang diusung.

"Tagline: TNI dekat dengan rakyat. Harus benar benar terbukti. Bukan sekadar slogan atau wacana," tutur Aris.

Di sisi lain, Simon mengutarakan bahwa sosok Panglima TNI ini akan ditentukan dengan pertimbangan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul saat ini. Mulai dari peperangan Iran vs US-Israel, Ukraina-Russia, tekanan ekonomi Amerika dan China, dinilainya sebagai hal yang harus dipertimbangkan.

Dengan latar belakang Presiden Prabowo yang merupakan purnawirawan TNI, kata Simon, penunjukkan calon panglima dinilai akan lebih tepat. Keberpihakan terhadap salah satu matra pun bukan menjadi suatu hal yang perlu dikhawatirkan.

"Di sisi lain, berbagai ancaman dalam negeri juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan, seperti sparatisme dan karhutla dll. Saya yakin, presiden sudah mempertimbangkan berbagai aspek-aspek tersebut untuk memperkuat pemerintahannya," ungkap Simon.

Pandangan berbeda muncul dari Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukardis. Dia memandang, penunjukan Panglima TNI berikutnya sebaiknya memang tidak semata-mata berdasarkan giliran matra.

Beni mengakui, Undang-Undang TNI memang mengatur bahwa jabatan Panglima memperhatikan prinsip pergantian antarmatra. Namun, keputusan akhirnya tetap berada pada Presiden dengan persetujuan DPR dan mempertimbangkan kepentingan strategi pertahanan serta organisasi TNI.

“Karena itu, peluang kembali kepada TNI AD tetap terbuka, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dan kebutuhan strategis organisasi,” ucap Beni kepada Tirto.

Paling terpenting, kata Beni, kesadaran akan tantangan Panglima ke depan yang semakin multidimensional harus menjadi dasar pertimbangan. Harus disadari bahwa rivalitas geopolitik, keamanan maritim, perang siber, teknologi nirawak, hingga ancaman nonmiliter semakin patut diwaspadai.

TNI sendiri mengakui meningkatnya kompleksitas ancaman tersebut. Oleh karena itu, Panglima TNI berikutnya, dalam kacamata Beni, perlu memiliki visi terpadu yang kuat, mampu mengintegrasikan tiga matra, mempercepat modernisasi, sekaligus menjaga profesionalisme dan kesiapan tempur.

“Di dalam negeri, ia juga harus mampu menjaga agar perluasan tugas TNI tidak mengaburkan fokus utamanya sebagai instrumen pertahanan negara,” ungkap Beni.