Menuju konten utama

Ketua DPD: Ide Wapres Lebih dari Satu Bukan untuk Saat Ini

Sultan menegaskan bahwa ide capres lebih dari satu merupakan gagasan lama dan bukan untuk saat ini. Ide itu berangkat dari besar dan beragamnya Indonesia.

Ketua DPD: Ide Wapres Lebih dari Satu Bukan untuk Saat Ini
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, memberi keterangan pada wartawan di sela Rapat Gabungan terkait pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). (FOTO/Huda)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan gagasan mengenai jumlah wakil presiden (wapres) lebih dari satu bukan usulan untuk diterapkan saat ini.

Sultan menyebut perubahan sistem ketatanegaraan harus melalui kajian serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan.

"Saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi. Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas," kata Sultan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11/2026).

Sultan juga menegaskan gagasan tersebut bukan pemikiran baru. Ia mengaku telah menyampaikan ide mengenai jumlah wapres lebih dari satu sejak 2019.

"Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, gagasan tersebut berangkat dari kondisi Indonesia yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta ribuan pulau dengan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat.

"Karena Indonesia ini negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam," jelas Sultan.

Sultan menilai perlu ada keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan keterwakilan daerah. Ia berharap sistem kepemimpinan nasional ke depan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi aspirasi daerah.

"Menurut saya, perlu terus kita pikirkan keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah. Bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi," katanya.

Meski demikian, Sultan mengakui gagasan mengenai jumlah wapres lebih dari satu belum tentu menjadi jawaban paling tepat. Karena itu, ia mendorong agar pemikiran tersebut dibahas dan diuji secara terbuka oleh berbagai kalangan.

"Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat," ujarnya.

Ia menilai perbedaan pandangan terhadap gagasan tersebut merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Sultan mengaku menghargai kritik maupun penolakan yang disampaikan masyarakat.

"Saya memahami gagasan ini terdengar tidak biasa, bahkan mungkin terlalu jauh dari sistem yang kita kenal sekarang. Apalagi muncul kembali ketika perhatian publik sedang tertuju pada isu wakil presiden," katanya.

"Jadi kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut," lanjut Sultan.

Sultan juga membantah gagasan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik sesaat. Ia menegaskan tidak bermaksud mencari perhatian melalui pemikiran yang kembali menjadi perbincangan publik.

"Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat. Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi, sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana," ujarnya.

Ia menyebut posisinya sebagai pimpinan lembaga negara yang membawa aspirasi daerah menjadi salah satu alasan untuk menyampaikan pemikiran mengenai masa depan Indonesia.

Sultan mengatakan tujuan utama dari pemikiran tersebut adalah mendorong pemerintahan yang lebih efektif, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama.

"Yang ingin saya dorong sebenarnya sederhana. Bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahannya semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, serta masa depan yang sama dalam republik ini," tuturnya.

Sultan menilai penguatan tersebut menjadi hal yang lebih penting daripada sekadar memperdebatkan jumlah wakil presiden.

Baca juga artikel terkait KETUA DPD atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Rina Nurjanah