Menuju konten utama

Ketua DPD Soroti Buruknya Komunikasi Bupati Pati ke Warganya

Ketua DPD menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan ke masyarakat.

Ketua DPD Soroti Buruknya Komunikasi Bupati Pati ke Warganya
Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kiri), Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (kanan) dan Ketua Parlemen Singapura Seah Kian Peng (tengah) berjalan keluar gedung usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Pertemuan tersebut dalam rangka silahturahim dan membahas peningkatan kerja sama Indonesia dengan Singapura. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyoroti cara berkomunikasi Bupati Pati, Sudewo dalam mengumumkan sebuah kebijakan baru kepada masyarakatnya.

Hal ini dalam menanggapi polemik di Pati, Jawa Tengah yang disebabkan oleh adanya rencana Bupati Pati, Sudewo yang berkeinginan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Dia melihat Sudewo tidak memiliki sensitivitas dalam mengutarakan sebuah rencana kebijakannya kepada masyarakatnya.

“Saya lebih melihat itu lebih ke arah leadership dan gaya kepemimpinan aja. Jadi bagaimana leadership, gaya kepemimpinan dan komunikasi politik menjadi sangat penting karena slip of the tongue, salah ngomong, tidak sensitif, itu justru,” ucap Sultan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, meskipun kebijakan yang dibuat seorang kepala daerah memang baik, tetapi tidak diiringi dengan penyampaian yang benar, maka niat baik tersebut bisa tidak tersampaikan.

“Apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat dan daya sensitivitas tinggi. saya lebih melihat kepada kepemimpinan gaya dan komunikasi publik atau komunikasi politik,” ucapnya.

“Lebih ke leadership gaya itu sangat pengaruhi bagaimana publik bisa respons baik atau enggak,” imbuhnya.

Terkait pengawasan dari DPD RI, Sultan mengaku pihaknya terus berupaya melakukan fungsi kepengawasan untuk memastikan kebijakan di tingkat daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan aturan.

Baca juga artikel terkait BUPATI PATI atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto