Indeks Bupati Pati

Sudewo mengklaim tidak pernah menerima uang Rp15 miliar hingga menyerahkannya kepada Gus Miftah.

Ahli Sudewo dan KPK bersilang pendapat soal uang seleksi perangkat desa: suap atau pemerasan? KPK menyebut calon terpaksa membayar.

Mudasir hadir dengan mengenakan kemeja batik kuning itu dimintai keterangan terkait pengetahuannya di kasus dugaan korupsi klaster pengisian perangkat desa.

Konser NDX AKA pada 27 Agustus 2026 di Pati dibatalkan. Warganet mengeritik tajam karena tanggal tersebut bertepatan dengan rencana AMPB demo di Jakarta.

Penundaan transaksi rekening aktivis Pati, perlu dilihat bukan semata sebagai persoalan perbankan, melainkan dalam konteks kebebasan berpendapat.

Bupati Pati nonaktif Sudewo desak KPK hadirkan Ketua DPRD Pati Ali Badruddin di sidang korupsi. Nama Ali mencuat dalam kesaksian kasus pemerasan kades.

Korban suap jabatan di Pati sampai gadaikan sawah hingga jual motor demi setor ratusan juta ke Bupati Sudewo.

Pembuktian klaster dugaan suap dan gratifikasi proyek DJKA yang menjerat Sudewo dibangun KPK layaknya menyusun puzzle.

Persidangan tidak hanya membongkar praktik korupsi yang terjadi di masa lalu, tetapi juga keterlibatan legislatif dalam korupsi yang melibatkan Sudewo.

Bupati Pati nonaktif Sudewo menyeret nama mantan Bupati Haryanto dalam sidang korupsi jual beli jabatan. Sudewo sebut praktik uang sudah jadi rahasia umum.

Saksi Agus Riyanto pun menyebut nama Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin, dan sempat ditanya terkait perkembangan pengisian perangkat desa tersebut.

Saksi sidang korupsi Sudewo bongkar peran aktor "langitan" proyek kereta api. Perusahaan lokal dipaksa setor fee Rp450 juta meski pelaku tak ikut kerja.

Staf Ahli Menhub Robi Kurniawan akui terima Rp500 juta dari kontraktor proyek DJKA. Berdalih "uang lewat" bansos sebelum dibalikan ke KPK.

Sembunyikan dolar Rp2,87 M, eks Bupati Pati Sudewo klaim tak lapor LHKPN karena keburu digeledah KPK.

Dalam sidang terungkap tidak satu pun camat mengeluarkan surat atau kebijakan tertulis yang memerintahkan kepala desa segera mengisi jabatan yang kosong.

Priyono, dalam BAP-nya, menyampaikan isu tarif jabatan perangkat desa mencapai Rp125 juta hingga dan jabatan sekretaris desa Rp165 juta.

JPU KPK pun mengingatkan kepada Nur agar memberikan keterangan yang benar karena keterangan kerap berbeda dengan isi BAP perkara Sudewo.

Meski namanya terus muncul dalam persidangan kasus DJKA ini, status hukum Suryo hingga kini tidak berubah.

Dalam persidangan, Tri Hariyama, membantah ada arahan Sudewo untuk tidak memproses usulan pengisian perangkat desa pada 2025.

Ketua Kadin Solo Ferry Septha sebut uang Rp125 juta yang diserahkannya ke Sudewo melalui Nur Hidayat adalah keuntungan proyek Jalur Ganda KA.